Diduga Punya Anak dari Pernikahan Diam-Diam, Ketua DPRD Tubaba Responsnya Tuai Kontroversi

Tulang Bawang Barat – Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Busroni, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa ia memiliki seorang anak hasil dari pernikahan diam-diam di luar pernikahan sahnya. Informasi ini didapatkan dari sejumlah sumber internal DPRD setempat dan tokoh masyarakat yang dekat dengan lingkungan legislatif, Senin (28/7/2025).

Menurut sumber terpercaya, anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan kini telah beranjak remaja. “Anak itu hasil dari pernikahan rahasia antara Pak Busroni dengan seorang perempuan, yang diduga tidak diketahui oleh istri sahnya,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Ketua DPRD Dinilai Tidak Kooperatif Tim redaksi berusaha mengonfirmasi kabar ini langsung kepada Busroni melalui pesan WhatsApp. Namun, alih-alih memberikan penjelasan, politisi tersebut justru merespons dengan nada tidak bersahabat.

“Maaf ini siapa nuduh-nuduh yang begini?” tulis Busroni dalam balasan singkat, sebelum akhirnya memblokir nomor wartawan yang mencoba memverifikasi informasi tersebut.

Saat dihubungi melalui nomor lain, Busroni kembali menunjukkan sikap defensif. “Apa maksud kamu ini nuduh-nuduh? Kamu diajak ketemu enggak mau, aneh,” tulisnya. Padahal, wartawan menjelaskan bahwa saat itu sedang ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, sementara tugas pemberitaan tetap harus berjalan sesuai etika jurnalistik.

Pernikahan Tersebut Pernah Ada, Tapi Sudah Diselesaikan, Berbeda dengan sikap Busroni, seorang staf Sekretariat DPRD Tulang Bawang Barat yang hanya berinisial WR memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut memang pernah terjadi, namun sudah diselesaikan secara baik-baik.

“Masalah itu sebenarnya sudah selesai. Perempuan itu dulu memang dinikahi, tapi sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain. Anaknya tetap diurus sama ketua kami,” jelas WR.

Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan di luar nikah tersebut bukan sekadar isu tanpa dasar. Beberapa pihak menyayangkan sikap Busroni yang enggan memberikan klarifikasi terbuka. Sebagai pejabat publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang seharusnya dijunjung tinggi.

“Jika memang ada kesalahan di masa lalu, lebih baik diakui dan dimintakan maaf. Justru penolakan untuk klarifikasi bisa menimbulkan pertanyaan lebih besar,” ujar seorang pengamat politik lokal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Busroni maupun pihak DPRD Tulang Bawang Barat terkait dugaan ini. Masyarakat pun menanti kejelasan atas isu yang berpotensi memengaruhi kredibilitas pimpinan legislatif tersebut.