AKARPOST.COM – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung kembali mendapat sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRADASI) melancarkan aksi demonstrasi di depan kantor BPJN Lampung, mempertanyakan lemahnya pengawasan Satker BPJN Wilayah I dan II Provinsi Lampung terhadap sejumlah proyek infrastruktur jalan dengan nilai fantastis.
Wahyu Hidayat, Koordinator Aksi GRADASI, menyoroti dugaan minimnya kontrol terhadap puluhan paket pekerjaan yang tersebar di Wilayah I dan II dengan total nilai mencapai ratusan miliar rupiah. “Kami menduga kuat ada kelalaian pengawasan yang sistematis di BPJN Lampung. Bagaimana mungkin proyek-proyek bernilai miliaran rupiah ini berjalan tanpa kontrol yang memadai?” tegas Wahyu saat orasi di depan kantor BPJN, Kamis (27/11/2025).
Data yang dihimpun GRADASI menunjukkan, BPJN Wilayah I menangani sedikitnya 15 paket pekerjaan dengan nilai total mencapai Rp177 miliar. Proyek terbesar ditangani PT Reksa Jaya Indah untuk rekonstruksi jalan Gedong Aji Baru – Rawajitu senilai Rp68,6 miliar, ditambah dua paket lanjutan senilai Rp2,6 miliar dan Rp2,4 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, BPJN Wilayah II diduga mengawasi 12 paket pekerjaan senilai sekitar Rp151 miliar. Kontrak terbesar jatuh ke PT Tri Citra Perdana untuk preservasi jalan BTS Prov. Sumsel – SP Empat Tahap I senilai Rp64,6 miliar.
Yang mencuri perhatian, adanya fragmentasi paket di ruas jalan yang sama dengan nilai berbeda-beda oleh satu kontraktor. PT Mayang Sari Prima misalnya, menangani tiga paket di ruas Terbanggi Besar – Tegineneng dengan nilai Rp30,6 miliar, kemudian Rp2,7 miliar. Pola serupa terlihat pada CV Putra Inti Pratama dan PT Suci Karya Badinusa.
“Mengapa satu ruas jalan dikerjakan berkali-kali oleh kontraktor yang sama? Apakah ini indikasi pekerjaan tidak tuntas atau ada modus lain? BPJN wajib memberikan penjelasan,” desak Wahyu.
GRADASI juga mempertanyakan mekanisme addendum atau perubahan kontrak yang kerap terjadi di sejumlah paket. “Kami mencurigai ada praktik mark up atau penggelembungan anggaran yang lolos dari pengawasan. Sedangkan dugaan kuat terjadi penurunan kualitas dan volume material dilapangan, Ini uang rakyat yang dipertaruhkan,” imbuhnya.
Gradasi menduga lemahnya pengawasan ini dilakukan dengan sengaja karena terdapat kerjasama tidak sehat yang dilakukan oleh Satker BPJN Lampung dengan kontraktor pemenang paket, sehingga proses koruptip yang terjadi bisa dengan mulus berjalan.
“Jika proses pengawasan ini dilakukan dengan sistem yang maksimal maka tidak mungkin ruas-ruas jalan di Lampung ini rusak hanya dalam jangka waktu singkat setelah proyek rekonstruksi dan preservasi selesai dilakukan, siapa yang tidak akan curiga bahwa terjadi kerjasama jahat dalam proyek-proyek ini,” Ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut.
Gradasi mengancam akan lakukan aksi lanjutan jika temuan ini tidak ada klarifikasi yang di publis ke publik dan tidak ada sangsi tegas kepada oknum-oknum yang terbukti merugikan rakyat dari proyek-proyek ini. (red)
