Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan imbauan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan. Peringatan ini disampaikan menyusul prospek cuaca tujuh hari yang dirilis Stasiun Meteorologi Radin Inten II BMKG, yang menunjukkan adanya peningkatan potensi hujan signifikan akibat pengaruh Dipole Mode Indeks (DMI) negatif, daerah konvergensi, dan pemanasan suhu muka laut di Samudra Hindia.
Pada 7-9 Desember 2025, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat, memicu risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Potensi hujan sedang hingga lebat juga dapat meluas ke sejumlah kabupaten/kota lainnya. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi mendadak. BMKG juga mengingatkan potensi kemunculan bibit siklon tropis pada pertengahan Desember hingga Januari.
Aktivitas atmosfer seperti Monsoon Asia, Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, serta seruak udara dingin memperbesar peluang terbentuknya bibit siklon di selatan Indonesia, yang dapat membawa hujan sangat lebat, angin kencang, petir, hingga mengganggu transportasi udara dan laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah wilayah di Indonesia—termasuk Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah—diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor.
“Seluruh kepala daerah harus memastikan kesiapsiagaan yang komprehensif. Sumber daya manusia, relawan, Tagana, hingga unsur penanggulangan bencana lainnya harus dalam kondisi siap. Koordinasi lintas sektor wajib diperkuat agar setiap potensi risiko dapat direspons dengan cepat,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur Mirza menekankan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
“Mitigasi harus diprioritaskan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pembersihan drainase, penguatan tebing, hingga memastikan jalur evakuasi dapat digunakan sewaktu-waktu. Jangan menunggu bencana terjadi baru bertindak,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah rawan banjir dan longsor, Gubernur meminta pemerintah daerah menyiagakan alat berat, memperkuat pemantauan titik kritis, dan memastikan masyarakat menerima informasi dini yang memadai.
“Wilayah rawan longsor harus memiliki alat berat dan petugas siaga. Pemantauan lapangan harus dilakukan intensif untuk mengantisipasi pergerakan tanah atau terganggunya akses jalan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Gubernur Mirza juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ia meminta setiap kabupaten/kota mengaktifkan jalur informasi cepat, termasuk menyediakan nomor khusus bencana yang mudah diakses masyarakat.
“Setiap daerah harus menyediakan saluran informasi darurat dan memastikan nomor khusus bencana dipublikasikan secara luas. Dengan begitu, bila situasi darurat terjadi, masyarakat dapat segera melapor dan penanganan bisa dilakukan tanpa penundaan,” kata Gubernur.
Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, aparat keamanan, Satgas Desa, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pengawasan wilayah berjalan setiap hari. Edukasi masyarakat mengenai langkah keselamatan saat cuaca ekstrem juga diminta ditingkatkan.
Dengan meningkatnya intensitas hujan pada Desember, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh perangkat daerah bekerja proaktif, terkoordinasi, dan mengutamakan mitigasi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Gubernur menegaskan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika cuaca yang semakin tidak menentu. (red)
