YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas pada Seminar Perempuan Anti Korupsi yang digelar KPK bersama Kementerian PPPA di Gedung Pracimosono, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Mengusung tema “Peran Perempuan Berintegritas dalam Melawan Korupsi sebagai Penyelenggara Negara,” kegiatan ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 serta menuju Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga hukum, tetapi tanggung jawab bersama termasuk seluruh penyelenggara negara.
“Pemprov Lampung berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Wagub Jihan.
Jihan mengajak para pejabat, khususnya para kaum perempuan di lingkungan Pemprov Lampung, untuk berani menjadi teladan integritas.
Ia menekankan pentingnya keberanian moral, budaya anti-suap, dan sikap tegas menolak segala bentuk penyimpangan dalam tugas pemerintahan.
“Dengan integritas, kita dapat menjadi motor perubahan dan memastikan pelayanan publik berjalan bersih serta berkeadilan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa Hakordia dan Hari Ibu lahir dari semangat perjuangan yang sama, yaitu keberanian moral dan komitmen memperbaiki kehidupan bangsa.
Ia menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan nilai amanah, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.
“Ketika kedua momentum ini bertemu, pesan yang muncul sangatlah kuat bahwa perempuan bukan hanya madrasah atau sekolah pertama bagi generasi bangsa tetapi juga penjaga nilai-nilai moral publik termasuk integritas,” ujar Arifah.
Arifah menjelaskan bahwa Hakordia mengingatkan masyarakat bahwa korupsi adalah luka kolektif yang harus disembuhkan bersama.
Di tengah upaya itu, perempuan dinilai memiliki peran yang tidak tergantikan karena kepemimpinan mereka dengan hati, sensitivitas moral dan keberanian untuk menolak normalisasi praktik yang tidak semestinya.
“Spirit Hari Ibu adalah kembali pada nilai dasar: kesederhanaan, pelayanan, ketangguhan, dan tanggung jawab moral. Nilai Harkodia dan PHI bertemu dalam satu titik, bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang menjadikan integritas sebagai napas dalam setiap keputusan,” katanya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan melalui kegiatan ini, mampu memberikan dampak nyata bagi para peserta ketika kembali ke institusi masing-masing.
Ia menilai peran perempuan sangat luar biasa dan telah banyak menunjukkan inovasi serta kreasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
“Terutama dalam menuju Indonesia Emas 2045, kita bisa meninggalkan warisan pemerintahan yang bersih bagi generasi penerus,” ujar Setyo.
Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang hingga kini belum tuntas memerlukan dukungan luas, termasuk kontribusi komunitas perempuan. Keterlibatan berbagai pihak diyakini dapat mempercepat langkah besar menuju pemerintahan yang lebih transparan dan terpercaya.
“Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya komunitas yang terlibat, pemberantasan korupsi akan berjalan semakin baik,” katanya.
Seminar ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta para perempuan penyelenggara negara dari berbagai instansi.(red)
