Tanggamus – Terkait pemberitaan sebelumnya, Akar Post mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya isu terdapat bekingan pejabat tinggi di pemerintahan daerah (Pemda) Kabupaten Tanggamus, sehingga kasus yang jelas melanggar hukum tersebut tidak ada komentar dari DPRD Tanggamus baik dari instansi dan APH Provinsi Lampung terkhusus di Tanggamus.
Atas dugaan tersebut DRPD Kabupaten Tanggamus terindikasi merugikan Negara hingga Rp. 7 miliar lebihi, dan terdapat temuan penyalahgunaan anggaran tahun 2023 Belanja Kegiatan dan Hononarium Narasumber Reses, Sosper dan Wasbang pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp. 927.365.000,00 serta Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp. 3.186.991.015,00. Kami mempertanyakan mengapa hingga hari ini belum ada perkembangan signifikan terkait penyidikan kasus ini, (25/3/25).
“Kejati Lampung harus lebih terbuka kepada publik agar tidak timbul kecurigaan bahwa kasus ini sengaja diperlambat atau bahkan dihentikan,” tutur Fadli, saat dimintai statemen.
Disisi lain, seorang narasumber yang tidak bersedia namanya disebutkan, “ini bukan dugaan pasti ada kaitan dengan pejabat tinggi di Tanggamus, sampai oknum-oknum tertentu tidak di panggil Kejaksaan Tinggi dan masih menjabat” terangnya saat diwawancara media di kantor
Agus, saat dikonfirmasi media melalui via WhatsApp, “sampai sekarang bungkam lagi-lagi abaikan atas 3 kali konfirmasi dari media,” sesi berkomunikasi dengan Ketua DPRD Tanggamus melalui via WhatsAppnya.
“Termasuk Irwandi, Wakil DPRD Tanggamus, “sampai tiga kali pemberitaan di muat, tidak membalas konfirmasi media seolah-olah sudah kebal hukum.
Sementara itu, Nuzul dan Farid salah satu pejabat perwakilan rakyat Tanggamus saat dimintai keterangan, “tidak ada komentar sedikitpun, ironisnya bungkam, seolah-olah pemerintah Daerah Tanggamus miliknya.
Sampai berita ini kami publish Oknum-oknum pejabat DPRD Kabupaten Tanggamus tutup mata ironisnya abaikan konfirmasi media.
Lebih jauh lagi, salah satu warga menjelaskan kami sangat menyayangkan sikap oknum-oknum tersebut sengaja mengabaikan konfirmasi, dan jelas masyarakat yang menentukan jabatan itu,” tutupnya dengan nada geram. (red)
