PENGURUS Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung, Jamal, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi dan seharusnya disikapi dengan argumentasi, data, serta dialog yang sehat, bukan dengan penghinaan ataupun pelabelan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
Jamal menilai belakangan ini ruang publik, khususnya di media sosial, semakin sering diwarnai narasi yang mengarah pada polarisasi. Ia menyoroti munculnya ajakan kepada pihak yang berbeda pendapat agar meninggalkan Indonesia, hingga penggunaan istilah bernada merendahkan terhadap jurnalis, wartawan, reporter, aktivis organisasi masyarakat sipil, akademisi, pengamat, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari bagaimana kita menghargai perbedaan pandangan. Kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati,” kata Jamal dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan salah satu mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Karena itu, keberadaan pers, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Jamal menegaskan bahwa setiap kritik yang dinilai tidak tepat seharusnya dijawab dengan penjelasan yang berbasis data dan fakta. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi serangan terhadap identitas pribadi maupun penghinaan yang dapat memperburuk kualitas ruang publik.
“Apabila ada kritik yang dianggap keliru, bantahlah dengan fakta dan penjelasan yang objektif. Jangan sampai perbedaan pandangan berubah menjadi serangan terhadap identitas pribadi atau penghinaan yang memperkeruh suasana,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, hak tersebut, kata dia, harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta mengedepankan kedewasaan dalam menyampaikan maupun merespons pendapat.
Lebih lanjut, Jamal mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas semangat persatuan dalam keberagaman. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola kehidupan berbangsa, bukan sebagai alasan untuk memperuncing perpecahan.
“Demokrasi akan semakin kuat apabila setiap perbedaan disikapi dengan kepala dingin, menghormati martabat sesama, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Jamal mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan membangun budaya diskusi yang santun, terbuka, dan saling menghargai. Menurutnya, perbedaan pendapat seharusnya menjadi kekuatan untuk melahirkan solusi serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.