PEMERINTAH Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan kawasan industri pangan sebagai strategi memperkuat hilirisasi komoditas pertanian sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil produksi yang selama ini masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PPN bersama jajaran deputi Bappenas yang secara khusus datang untuk melihat langsung potensi sekaligus kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Menteri bersama para deputi. Kami berharap Bappenas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Menurutnya, Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare. Sekitar 70 persen penduduknya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sehingga pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada kekuatan sektor pangan.
Mirza menjelaskan, Lampung tidak memiliki sumber daya alam berupa minyak maupun tambang dalam skala besar. Karena itu, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang harus terus diperkuat melalui pengembangan industri pengolahan.
Ia memaparkan sejumlah capaian sektor pertanian Lampung yang menempatkan provinsi ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi Lampung berada di peringkat keenam nasional, sementara produksi jagung menempati posisi kelima, dengan sekitar 70 persen hasil panennya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pakan ternak.
Tak hanya itu, Lampung juga menjadi penghasil utama ubi kayu nasional dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi tapioka Indonesia. Provinsi ini juga dikenal sebagai produsen nanas terbesar yang menyumbang sekitar 23 persen produksi nanas dunia, serta menjadi sentra produksi pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas peternakan.
Meski memiliki potensi besar, Mirza menilai sebagian besar komoditas unggulan tersebut belum diolah secara optimal di dalam daerah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki industri pengolahan
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pembangunan kawasan industri pangan sebagai pusat hilirisasi komoditas pertanian.
“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujarnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan pengering (dryer) hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi, hingga penguatan hilirisasi komoditas melalui Program Desa Ku Maju.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap komoditas pertanian tidak lagi dijual sebagai bahan baku, tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Gubernur Mirza juga menaruh perhatian khusus pada pengembangan komoditas singkong. Menurutnya, produktivitas singkong masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Ia berharap Bappenas memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri pangan di Lampung agar provinsi ini mampu menjadi pusat hilirisasi komoditas pertanian nasional.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, pembangunan nasional harus disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah dengan menjadikan desa sebagai fondasi utama perencanaan.
Rahmat menilai pendekatan pembangunan berbasis desa yang sedang dikembangkan di Lampung dapat menjadi salah satu model dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Di Indonesia Timur ada daerah yang pertumbuhannya sampai 20 persen, tetapi pemerataannya rendah sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Sekali lagi, pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” ujar Rahmat.
Ia memastikan Bappenas akan mempelajari seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi program pembangunan yang konkret. Menurut Rahmat, pengembangan komoditas singkong juga memiliki prospek strategis, baik sebagai bahan baku industri maupun sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan kawasan industri pangan di Lampung diharapkan mampu memperkuat hilirisasi komoditas pertanian, meningkatkan daya saing produk lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.