Aksi Damai di DPRD Lampung, Pemerintah Daerah Diapresiasi Atas Dialog Aspiratif

Lampung, Akarpost.com – Aksi unjuk rasa kembali digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Berbeda dengan beberapa lokasi yang diwarnai ketegangan, demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin 1 September 2025 ini berjalan damai dan tertib.

Aksi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan pekerja ojol ini, menyuarakan penolakan terhadap berbagai peraturan yang dinilai merugikan masyarakat.

Mengingat potensi eskalasi yang terjadi di daerah lain, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil pendekatan proaktif dengan langsung menemui dan berdiskusi dengan para pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Komitmen untuk menciptakan situasi damai tanpa anarkisme ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung.

“Kami turut menyampaikan kesan kami kepada Pemerintah Provinsi Lampung, ataupun Aparatur Pemerintah, yang menerima para demonstran dalam berunjuk rasa tanpa adanya tindakan kekerasan yang dilakukan seperti Kota Jakarta dan beberapa daerah yang menghilangkan banyak nyawa dan berbagai penjarahan yang sangat berdampak bagi UMKM sekitar,” ujar Tri Rahmadona selaku Ketua Umum PERMAHI Lampung.

Ia menambahkan, “Alhamdulillah Provinsi Lampung diterima dan disambut oleh pemerintah dan aparatur, mudah-mudahan suara kita dapat dilaksanakan dan didengar oleh pemerintah apa yang hari ini kita tuntut.”

Kapolda Lampung, Irjen. Pol. Helmy Santyka, juga menyampaikan rasa haru, syukur, dan kebanggaannya atas sikap yang ditunjukkan oleh para pengunjuk rasa.

Dalam kesempatannya, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada “anak-anak Lampung, mahasiswa, elemen masyarakat, ojol yang mampu dan bisa dalam menyuarakan aspirasi damai dan tentram.”

Pendekatan dialogis yang dipilih oleh aparatur pemerintah daerah dan kepolisian dinilai berhasil mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan, sekaligus membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara rakyat dan pemangku kebijakan. Keberhasilan mengelola aksi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penyelesaian konflik sosial di masa depan.