Gembok Lampung Soroti Proyek Dinas Pendidikan Way Kanan, terkait Buruknya Kualitas Proyek

Way Kanan – Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) Lampung soroti pekerjaan kualitas buruk dan terkesan asal-asalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan tahun 2024.

Andre Saputra ketua Gembok menyampaikan proyek tersebut yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bernilai miliyaran rupiah diduga menjadi ajang korupsi.

Diterangkan bahwa penggunaan anggaran fisik yang menjadi sorotan adalah anggaran perbaikan dan pembangunan gedung di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SDN – SMPN) serta Pembangunan toilet/Jamban tahun 2024.

Hal tersebut sesuai dengan hasil investigasi dan observasi yang telah dilakukan di beberapa sampel pekerjaan perbaikan dan pembangunan gedung SDN – SMPN serta Pembangunan toilet/Jamban di kabupaten setempat.

yang mana dari data yang berhasil terkumpul pihaknya menemukan adanya pelaksana proyek yang disinyalir tidak sesuai serta penggunaan anggaran yang janggal.

Serta menemukan adanya ketidak sesuaian pada mutu kualitas hasil pekerjaan dan besaran anggaran yang telah dihabiskan, sehingga secara garis besar LSM Gembok Lampung menemukan adanya indikasi pengurangan volume dalam pelaksanaanya.

“Secara garis besar kami mengindikasikan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya, sehingga kami melihat dan menemukan adanya ketidak relevan antara besaran pagu anggaran yang digelontorkan dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan, nampak terlihat bahwa mutu kualitas dari proyek yang dihasilkan itu jauh dari kata sesuai,” ungkapnya.

Temuan ini kami anggap sudah lengkap dan menjadi data pemula dan layak untuk kami laporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan kami sudah menyusun berkas dan mengumpulkan bukti pendukung.

Menurut andre, pihaknya juga sudah melengkapi bukti-bukti dokumen serta bangunan yang rusak dan titik bangunan yang dianggap bermasalah.

“saya berharap laporan nanti bisa menjadi sampel agar kedepan mengerjakan proyek pemerintah yang bersumber dari APBD maupun APBN agar dikerjakan secara profesional dan sesuai spesifikasi serta sesuai RAB, dengan harapan penerima manfaat ini senang karena bangunannya berkualitas dan tidak membahayakan murid.

Andre, menegaskan agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.

Ia mendesak agar pihak berwenang segera menindak dugaan penyimpangan dan memastikan proyek yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang benar dan tanpa campur tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.

Sumber: LSM Gembok Provinsi Lampung