Jejak Kepemimpinan Kontroversial di Dinas PU Pesisir Barat Jadi Sorotan

PESISIR BARAT – Masa kepemimpinan seorang kepala dinas (Kadis) lama di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesisir Barat meninggalkan warisan yang memprihatinkan. Sejumlah proyek infrastruktur yang digarap sepanjang tahun 2023 hingga 2024 kini menjadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat dan awak media karena diduga dikerjakan secara asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi.

Sorotan utama tertuju pada dua kegiatan strategis di Kecamatan Ngambur yang menelan anggaran negara hingga belasan miliar rupiah. Pertama, kegiatan Peningkatan/Pemeliharaan Berkala Jalan Banjar Negeri-Mendati yang dimenangkan oleh CV Putra Palapa dengan nilai kontrak mencapai Rp11.755.451.700. Kedua, kegiatan Penggantian Jembatan di ruas yang sama yang dikerjakan CV Flamboyan senilai Rp2.378.025.600.

Temuan di lapangan mengungkap fakta yang jauh dari harapan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simulasi Lampung, melalui ketuanya Agung Irawansyah, mengungkapkan kekecewaannya atas kualitas pengerjaan proyek-proyek tersebut.

“Sangat disayangkan, meninggalkan kenangan bukan yang indah, justru proyek bobrok dan tidak layak untuk dicontoh,” papar Agung yang kerap disapa itu kepada awak media.

Publik Pesisir Barat kini menanti tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran di Dinas PU yang meninggalkan “kenangan buruk” tersebut. Berbagai LSM telah mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung segera membentuk tim penyidik khusus.

“Masyarakat sangat kecewa dengan kualitas proyek itu. Kami meminta DPRD, Dinas PU Pesisir Barat, dan APH untuk segera turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan yang betul-betul menjadi keluhan masyarakat,” demikian pernyataan warga yang dirilis sejumlah media.

Dengan terbongkarnya berbagai kejanggalan ini, publik berharap tidak ada lagi proyek “asal jadi” yang merugikan keuangan negara dan mengabaikan hak masyarakat atas infrastruktur berkualitas.

Sampai berita ini diterbitkan pihak Dinas terkait dan oknum-oknum pejabat belum memberikan tanggapan resmi.