Kapolres Lampung Selatan Terima Penghargaan “Baik” dari Ombudsman RI

Lampung Selatan – Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H., menerima piagam penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas capaian kinerja pelayanan publik dengan kategori “Baik”. Penghargaan ini menegaskan komitmen Polres Lampung Selatan dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, Selasa 10 Februari 2026.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan “Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025” yang berlangsung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (9/2/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Provinsi Lampung, termasuk Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi, Irwasda Polda Lampung, para bupati/wali kota, serta kapolres se-Lampung.

Dalam keterangannya, AKBP Toni Kasmiri menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh personel jajarannya. “Piagam penghargaan dari Ombudsman RI ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Lampung Selatan. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, serta bebas dari praktik maladministrasi,” tegasnya.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa keberhasilan ini didorong oleh dukungan penuh masyarakat serta sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Lampung Selatan.

Lebih lanjut, Toni Kasmiri menegaskan bahwa jajarannya tidak akan berpuas diri. “Polres Lampung Selatan akan terus melakukan pembenahan, inovasi layanan, serta penguatan pengawasan internal guna mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama. Karena itu, kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan akuntabel.”

Dengan diraihnya penghargaan bergengsi tingkat nasional ini, Polres Lampung Selatan diharapkan dapat menjadi teladan satuan kewilayahan yang konsisten dalam menyajikan pelayanan publik berkualitas. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di Provinsi Lampung. (Humas)