Klarifikasi Kronologi Penangkapan, Ketum GEPAK Lampung Bantah Terima Uang Damai

BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) Lampung, Wahyudi, memberikan klarifikasi terkait penangkapan dirinya bersama rekannya oleh pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut dirinya menerima uang damai adalah tidak benar, 22 September 2025.

Wahyudi menyampaikan kronologi secara detail di ruang Jatanras Polda Lampung, Senin (22/9/2025). Menurutnya, pertemuan awal dengan pihak RSUDAM berlangsung pada Jumat, 19 September 2025 sekitar pukul 18.00 WIB di Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandarlampung. Pertemuan tersebut atas permintaan Kepala Bagian Umum RSUDAM, Sabaria Hasan, untuk membicarakan rencana aksi demonstrasi terkait kasus RSUDAM.

“Tujuan pertemuan itu hanya membicarakan soal rencana aksi. Namun, setelah kami berkoordinasi dengan Polresta Bandarlampung, demo tersebut sudah kami batalkan,” jelas Wahyudi.

Wahyudi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak RSUDAM melalui Sabaria Hasan sempat menawarkan sejumlah uang atau proyek sebagai bentuk “uang perdamaian”. Namun ia menolak membicarakan hal itu dan meminta agar dapat bertemu langsung dengan Direktur Utama RSUDAM.

Setelahnya, Sabaria kembali menghubungi dan meminta pertemuan lanjutan. Wahyudi lalu mengutus rekannya, Fadly, untuk mewakili. Dalam pertemuan itu, pihak RSUDAM kembali menyinggung soal uang atau proyek, yang kemudian disetujui oleh Fadly.

Pada Sabtu, 20 September 2025, Wahyudi dan Fadly kembali bertemu dengan Sabaria Hasan serta seorang pria bernama Yuda. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membicarakan uang, melainkan hanya obrolan biasa.

Namun, usai pertemuan, Yuda tiba-tiba meletakkan sebuah kantong plastik hitam di dalam mobil Wahyudi. Tak lama berselang, penangkapan pun terjadi.

“Sampai di daerah Sukabumi, saat kami berhenti, tim dari Polda Lampung langsung membawa saya dan rekan,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang damai, apalagi melakukan pemerasan terhadap Kepala Dinas BPBD Provinsi Lampung.

“Saya berharap media lebih teliti dalam memberitakan peristiwa. Konfirmasi itu penting agar tidak menyalahi Kode Etik Jurnalistik,” tegasnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemberi uang yang diduga sebagai jebakan. Menurutnya, ada indikasi bahwa dirinya memang sedang menjadi target atensi tertentu. (red)