Miliaran Rupiah Diduga Disalahgunakan, GRADASI Minta Kejati Lampung Bertindak Tegas

Jumat, 10 Oktober 2025 - 00:16 WIB

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

AKARPOST.COM – Puluhan aktivis dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi untuk Demokrasi (GRADASI) menggelar aksi damai di depan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Kamis (9/10/25).

Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan praktik korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (DKP) dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (DKPTPH).

Wahyu Hidayat, Koordinator Lapangan GRADASI, menyebutkan adanya indikasi kuat penyimpangan anggaran tahun 2024 secara sistematis dan berulang di kedua dinas tersebut.

“Praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran 2024 di DKP dan DKPTPH memiliki pola yang terstruktur dan berulang, seolah sudah menjadi kebiasaan,” tegas Wahyu saat berorasi.

Hasil investigasi GRADASI mengungkap kejanggalan pada belanja hibah barang untuk badan dan lembaga sosial senilai Rp876,8 juta, yang dikerjakan pihak berinisial BK. Selain itu, ada juga hibah pakan dan benih ikan nila-lele senilai Rp 369 juta oleh CV DLP.

Wahyu menjelaskan bahwa proses penyaluran hibah tersebut diduga tidak transparan. “Kami menduga ada praktik pengkondisian penerima hibah yang sudah ditentukan sejak awal tanpa memperhatikan kredibilitas penerima,” ujarnya.

GRADASI juga menemukan indikasi ketimpangan dan manipulasi data pada berbagai kegiatan dengan total anggaran Rp8,9 miliar.

Belanja bahan kimia dan pupuk organik: Rp 3,6 miliar (CV LL & CV PSB)

Belanja makanan rapat: Rp 1,03 miliar

Sewa gedung: Rp 932 juta

Belanja hibah jasa: Rp 430 juta

“Uang miliaran hanya untuk makanan rapat itu sangat tidak masuk akal. Kami meminta Kejati Lampung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait,” tambah Wahyu.

GRADASI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga aparat hukum bertindak transparan dan profesional. Mereka menilai praktik dugaan penyimpangan ini merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.

Aksi ini diharapkan menjadi tekanan moral bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menegakkan supremasi hukum di Provinsi Lampung.

Berita Terkait

LSM JATI Lampung Bongkar Dugaan Korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Metro
Pemprov Lampung Gelar Pekan Kebudayaan Daerah IV Tahun 2025: Angkat Tema “Begawi Jejama Budaya Lampung”
Komnas PA Lampung Kawal Kasus Pemerkosaan MO di Lampung Utara
Amunisi Lampung Ungkap Dugaan Mark-Up Kegiatan Dana Desa di Empat Pekon Talang Padang, Tanggamus
LSM Amunisi Lampung Desak Transparansi Dana Desa Suka Bandung, Soroti Dugaan Mark-Up Rp 800 Juta Lebih
BBWS Mesuji Sekampung Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Monitoring Jaringan Irigasi Tersier di Lampung Selatan
Oknum Kades di Tanggamus Diduga Bayar Damai Rp 40 Juta untuk Lolos dari Kasus Narkoba
Ardian Cahyadi: Daerah Harus Tangkap Peluang Ekonomi Lewat Olahraga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 24 Oktober 2025 - 14:53 WIB

LSM JATI Lampung Bongkar Dugaan Korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Metro

Jumat, 24 Oktober 2025 - 13:34 WIB

Pemprov Lampung Gelar Pekan Kebudayaan Daerah IV Tahun 2025: Angkat Tema “Begawi Jejama Budaya Lampung”

Kamis, 23 Oktober 2025 - 17:38 WIB

Komnas PA Lampung Kawal Kasus Pemerkosaan MO di Lampung Utara

Kamis, 23 Oktober 2025 - 15:01 WIB

Amunisi Lampung Ungkap Dugaan Mark-Up Kegiatan Dana Desa di Empat Pekon Talang Padang, Tanggamus

Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:22 WIB

LSM Amunisi Lampung Desak Transparansi Dana Desa Suka Bandung, Soroti Dugaan Mark-Up Rp 800 Juta Lebih

Rabu, 22 Oktober 2025 - 14:53 WIB

Oknum Kades di Tanggamus Diduga Bayar Damai Rp 40 Juta untuk Lolos dari Kasus Narkoba

Selasa, 21 Oktober 2025 - 20:20 WIB

Ardian Cahyadi: Daerah Harus Tangkap Peluang Ekonomi Lewat Olahraga

Selasa, 21 Oktober 2025 - 00:15 WIB

Gabpeknas Tangsel Resmi Dukung Marhadi Jadi Calon Ketua Kadin Tangerang Selatan 2025–2030

Berita Terbaru

Exit mobile version