Pemprov Lampung Antisipasi Dampak Konflik Global

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat merespons dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian daerah. Salah satu fokus utama adalah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 serta penentuan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Rabu (25/3/2026).

Rapat ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi global.

Marindo menegaskan bahwa situasi global saat ini tidak bisa diabaikan. Konflik internasional dinilai berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas dan gangguan stabilitas pasar.

“Kita harus menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus tetap berpihak pada masyarakat. Pemerintah daerah tidak ingin upaya antisipasi justru menambah beban ekonomi warga.

Selain itu, penyesuaian anggaran diminta tetap menjaga keseimbangan pembangunan daerah. Program-program prioritas harus tetap berjalan tanpa terganggu oleh langkah mitigasi yang dilakukan.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Jangan sampai langkah antisipasi ini justru menghambat pembangunan, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Adapun sejumlah program strategis yang tetap menjadi fokus Pemprov Lampung meliputi hilirisasi komoditas, peningkatan produksi sektor pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung berupaya merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi kesejahteraan masyarakat.