GPN Dukung SPMB PJJ Disdikbud Lampung, Sebut Solusi Akses Pendidikan

Lampung – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua GPN Provinsi Lampung, Adi Chandra Gutama, yang menilai program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini sulit mengikuti pembelajaran secara reguler.

Program yang diluncurkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, itu mengusung tema “Bersama Berkolaborasi, Jarak Bukan Halangan, Ilmu Tetap di Genggaman” dengan biaya pendaftaran Rp0 atau gratis.

Menurut Adi Chandra Gutama, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan kehilangan akses pendidikan.

“Kami dari Gerakan Pemuda Nusantara Provinsi Lampung mengapresiasi dan mendukung penuh Program SPMB Pendidikan Jarak Jauh yang diluncurkan Disdikbud Provinsi Lampung. Program ini menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah maupun masyarakat yang terkendala mengikuti pendidikan formal,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini masih banyak remaja usia sekolah yang harus bekerja, tinggal di wilayah terpencil, atau memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setiap hari.

Karena itu, kehadiran Pendidikan Jarak Jauh dinilai menjadi alternatif yang mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan materi sosialisasi resmi Disdikbud Lampung, Program PJJ dirancang untuk memperluas kesempatan belajar melalui sistem pembelajaran digital yang dipadukan dengan tatap muka terbatas.

Sasaran program meliputi Anak Tidak Sekolah (ATS), peserta didik yang telah bekerja, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), anak pekerja migran Indonesia, hingga peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memungkinkan hadir secara rutin di sekolah.

Selain memperluas akses pendidikan, program tersebut juga ditujukan untuk menekan angka putus sekolah sekaligus menjangkau daerah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri menggunakan modul digital, tutorial daring bersama guru, penugasan berbasis proyek, pendampingan guru maupun tutor, serta tatap muka pada waktu tertentu. Lulusan program tetap memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan reguler.

Untuk Tahun Ajaran 2026/2027, penyelenggara PJJ terdiri atas SMAN 2 Bandar Lampung sebagai sekolah induk, didukung SMAN 1 Pagar Dewa (Lampung Barat), SMAN 1 Gunung Sugih (Lampung Tengah), dan SMAN 1 Rawajitu Selatan (Tulang Bawang) sebagai sekolah mitra.

Persyaratan administrasi meliputi usia maksimal 18 tahun, lulusan SMP atau sederajat, tidak sedang aktif di sekolah lain, serta bersedia mengikuti seluruh proses pembelajaran PJJ. Jalur afirmasi juga disediakan bagi calon peserta yang belum memiliki dokumen administrasi lengkap melalui Surat Keterangan Desa yang dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.

Adi Chandra Gutama berharap program tersebut dapat disosialisasikan secara masif hingga tingkat desa agar seluruh masyarakat yang membutuhkan mengetahui adanya kesempatan memperoleh pendidikan secara gratis.

“Program ini harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat perlu berkolaborasi agar tidak ada lagi anak-anak Lampung yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena faktor jarak, ekonomi, atau kondisi sosial,” katanya.

Ia menambahkan, GPN Provinsi Lampung siap mendukung upaya sosialisasi program tersebut kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Lampung juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendorong perluasan layanan pendidikan berbasis teknologi sebagai salah satu strategi mengembalikan Anak Tidak Sekolah ke dunia pendidikan, khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan akses pendidikan.