Bandar Lampung, Akarpost.com – Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, prihatin lantaran lemah fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menggali potensi pendapatan daerah.
Deni mengatakan, potensi pendapatan daerah dapat meningkat dari beberapa sektor yang ada di Lampung.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita melihat banyak peluang belum maksimal. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan bagian pengawasan di disnaker ini sangat lemah karena terbatas sumber daya,” kata Deni Ribowo, Rabu (13/8/2025).
Ia mengusulkan disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk menguatkan pengawasan lintas sektor.
“Fokus mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, mengoperasikan alat berat,” katanya
Politisi Demokrat Lampung ini mengatakan,
Berdasarkan informasi yang ia terima, ada lebih dari 25 ribu perusahaan di Lampung dapat menambah pendapatan.
“Jika semua diverifikasi, izin dan pajak bisa terpantau dengan baik. DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda optimalkan pajak. Perusahaan besar gunakan alat berat juga perlu mengawasi ketat,” jelasnya.
Deni menilai, kolaborasi empat OPD tersebut harus segera agar pada 2026, Lampung tak hilang potensi pendapatan daerah.
“Potensi di Disnaker ini besar tapi pengawasan tetap lemah dan sumber daya terbatas, kita akan rugi. Dengan kolaborasi ini, pendapatan daerah bisa meningkat,” tandasnya. (*)
