LSM Trinusa Soroti Dugaan Suap Pejabat Bekasi, Nilai Proyek Capai Rp107 Miliar

Bekasi – Ketua Umum LSM Triga Nusantara mengecam keras dugaan praktik penyaluran uang ijon dan suap yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. LSM Triga Nusantara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menindak para pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum LSM Triga Nusantara meminta KPK segera menangkap seluruh oknum yang diduga menerima uang ijon, di antaranya:

1. H.M. Kunang (Kepala Desa Sukadami / Ayah Bupati) sebesar Rp 1.000.000.000
2. Sugiarto (Perantara) sebesar Rp 3.300.000.000
3. Ricky Yuda Bahtiar alias Nyai sebesar Rp 5.100.000.000
4. Rahmat bin Sawin alias Acep sebesar Rp 2.000.000.000

Total dugaan aliran suap kepada Bupati Ade Kuswara mencapai Rp 11.400.000.000.

Selain kepada Bupati Ade Kuswara, jaksa juga menyebutkan bahwa Sarjan diduga mengalirkan uang kepada sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, antara lain:

1. Henri Lincoln (Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 2,94 miliar
2. Benny Sugiarto Prawiro (Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang) sebesar Rp 500 juta
3. Nurchaidir (Kadis Perumahan Rakyat) sebesar Rp 300 juta
4. Imam Faturochman (Kadis Pendidikan) sebesar Rp 280 juta

LSM Triga Nusantara menilai praktik tersebut sangat merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang beredar, nilai total kontrak proyek yang diperoleh Sarjan melalui perusahaan-perusahaannya setelah diduga memberikan suap mencapai Rp 107.656.594.568, atau hampir sepuluh kali lipat dari nilai uang suap yang diberikan.

Ketua Umum LSM Triga Nusantara menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia juga memperingatkan bahwa apabila KPK tidak segera menangkap para oknum pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, maka LSM Triga Nusantara bersama elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi di kantor KPK setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk tuntutan penegakan hukum yang adil dan transparan.

LSM Triga Nusantara berharap KPK dapat bertindak profesional, transparan, dan berani menindak siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu demi tegaknya hukum di Indonesia.