Pemerintah Pangkas Anggaran K/L 2026, Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Dipastikan Aman

Jumat, 20 Maret 2026 - 04:41 WIB

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pemerintah berencana melakukan pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) guna menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen. Meski demikian, sejumlah program prioritas nasional dipastikan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut.

Salah satu program yang tetap aman dari pemotongan anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah menilai kedua program ini memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa anggaran untuk program unggulan tidak akan dikurangi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Airlangga.

Menurutnya, program seperti MBG dan KDMP merupakan investasi jangka panjang yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi desa.

Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang memastikan tidak ada pengurangan anggaran pada program prioritas tersebut.

“Tidak (dikurangi),” tegas Prasetyo, Selasa (17/3/2026).

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan efisiensi pada pos anggaran yang dinilai kurang produktif. Beberapa di antaranya meliputi perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, hingga rapat yang tidak mendesak di lingkungan kementerian dan lembaga.

Prasetyo menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Nah, itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif dan membantu masyarakat bisa diutamakan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memperketat belanja yang masih bisa ditunda agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Meski rencana ini sudah disampaikan, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran masih dalam tahap kajian lebih lanjut sebelum diterapkan secara resmi.

Berita Terkait

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran
Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung
Anggaran Miliaran Rupiah Sekretariat DPRD Kota Metro Disorot, LSM Tempuh Jalur Hukum
Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026
Marindo Pastikan Guru, Kesehatan, dan Akses Jalan Sekolah Rakyat Siap
Halaman Kantor PT LJU Dipenuhi Rumput Liar
Polda Lampung Gelar Lomba Stand Up Comedy untuk Perkuat Citra Humanis Polri
Jamal Sebut Munas HIPMI 2026 Bukti Soliditas Pengusaha Muda Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 14:08 WIB

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:21 WIB

BPK Ungkap Ketidaksesuaian Konsumsi Rapat DPRD Bandar Lampung

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:01 WIB

Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung

Sabtu, 27 Juni 2026 - 07:45 WIB

Anggaran Miliaran Rupiah Sekretariat DPRD Kota Metro Disorot, LSM Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 27 Juni 2026 - 06:50 WIB

Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:11 WIB

Halaman Kantor PT LJU Dipenuhi Rumput Liar

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:59 WIB

Polda Lampung Gelar Lomba Stand Up Comedy untuk Perkuat Citra Humanis Polri

Selasa, 23 Juni 2026 - 05:44 WIB

Jamal Sebut Munas HIPMI 2026 Bukti Soliditas Pengusaha Muda Indonesia

Berita Terbaru

Berita

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran

Sabtu, 27 Jun 2026 - 14:08 WIB

Bandar Lampung

BPK Ungkap Ketidaksesuaian Konsumsi Rapat DPRD Bandar Lampung

Sabtu, 27 Jun 2026 - 08:21 WIB

Berita

Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung

Sabtu, 27 Jun 2026 - 08:01 WIB

Advetorial

Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Sabtu, 27 Jun 2026 - 06:50 WIB

Exit mobile version