Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sepakati penguatan pengawasan strategis sektor infrastruktur pada tahun 2026 sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir. Dari berbagai topik pengawasan, BPKP menyoroti isu yang paling relevan dengan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap enam bulan kami menyampaikan wrap-up hasil pengawasan. Banyak sektor yang kami awasi, namun kali ini fokus pada infrastruktur serta pangan di sektor pertanian karena paling berdampak langsung terhadap ekonomi Lampung,” ujar Agus.
Dalam paparannya, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi, hingga penguatan tata kelola. Pembenahan pada titik-titik tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih progresif.
BPKP juga akan menuangkan sejumlah rekomendasi strategis dalam laporan pengawasan, yang mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, serta hilirisasi pembiayaan dan praktik tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi yang komprehensif, mulai dari hulu pertanian, pasar panen, hingga hilirisasi pembiayaan dan tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.
Agus menyampaikan bahwa pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Sementara pada tahun 2026, pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan pembangunan infrastruktur.
“Pada 2025 fokus kami di pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” tambahnya.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan dan peran aktif BPKP dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung.
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak dini. Melalui pendampingan dan pengawasan berbasis risiko, BPKP diharapkan menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung. (red)
