Reformasi Total Demokrasi Indonesia: LDS Peringatkan Krisis Kepercayaan Publik

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung, Akarpost.com Lampung Democracy Studies (LDS) menyatakan demokrasi Indonesia tengah berada pada fase mengkhawatirkan. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik terus menumpuk. Jika tidak segera ditangani, jurang ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan semakin dalam. Pernyataan ini disampaikan LDS pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sejumlah regulasi strategis seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, dan RKUHAP disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Proses legislasi yang seharusnya inklusif justru berlangsung elitis, menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris pasca-reformasi 1998.

Baca Juga:  Proyek Toilet SD Senilai Rp 198 Juta Jadi Sorotan, Pejabat Dinas Pendidikan 'Bungkam'

Kondisi ekonomi rakyat semakin terhimpit. Beban pajak, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta minimnya lapangan kerja memperburuk kualitas hidup. Di sisi lain, gaya hidup mewah pejabat, kenaikan tunjangan, dan maraknya korupsi memperlebar rasa ketidakadilan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Respons pejabat terhadap aspirasi rakyat kerap tidak peka. Sejumlah pernyataan anggota DPR mencerminkan sikap abai. Bahkan, aksi unjuk rasa damai sering direspons dengan tindakan represif.

Baca Juga:  Resmi Dilantik, Budi Dharmawan Ketuai Pengprov ORADO Lampung

Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan dalam sebuah demonstrasi menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga. Data penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dirilis Freedom House mempertegas kondisi ini.

Atas kondisi tersebut, LDS mendesak reformasi total demokrasi Indonesia dengan dua agenda utama:

Kepolisian harus kembali pada mandat utama sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan alat represi kekuasaan,

Baca Juga:  Gubernur Mirza, Apresiasi Pansus DPRD atas Pendalaman Substansi LKPJ Tahun Anggaran 2025

Partai politik tidak boleh hanya menjadi kartel kekuasaan. LDS menegaskan partai harus menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat secara nyata.

LDS menegaskan, demokrasi hanya dapat bertahan jika rakyat memiliki ruang yang adil untuk bersuara. Negara wajib hadir, mendengar, dan melindungi.

“Jika arah bangsa terus seperti sekarang, yang dihadapi bukan sekadar krisis politik, melainkan krisis kepercayaan yang dapat mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri,” tegas LDS.

Berita Terkait

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran
Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung
Anggaran Miliaran Rupiah Sekretariat DPRD Kota Metro Disorot, LSM Tempuh Jalur Hukum
Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026
Marindo Pastikan Guru, Kesehatan, dan Akses Jalan Sekolah Rakyat Siap
Halaman Kantor PT LJU Dipenuhi Rumput Liar
Polda Lampung Gelar Lomba Stand Up Comedy untuk Perkuat Citra Humanis Polri
Jamal Sebut Munas HIPMI 2026 Bukti Soliditas Pengusaha Muda Indonesia
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 14:08 WIB

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:21 WIB

BPK Ungkap Ketidaksesuaian Konsumsi Rapat DPRD Bandar Lampung

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:01 WIB

Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung

Sabtu, 27 Juni 2026 - 07:45 WIB

Anggaran Miliaran Rupiah Sekretariat DPRD Kota Metro Disorot, LSM Tempuh Jalur Hukum

Sabtu, 27 Juni 2026 - 06:50 WIB

Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:11 WIB

Halaman Kantor PT LJU Dipenuhi Rumput Liar

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:59 WIB

Polda Lampung Gelar Lomba Stand Up Comedy untuk Perkuat Citra Humanis Polri

Selasa, 23 Juni 2026 - 05:44 WIB

Jamal Sebut Munas HIPMI 2026 Bukti Soliditas Pengusaha Muda Indonesia

Berita Terbaru

Berita

Kehadiran Jokowi Warnai Konsolidasi PSI di Pesawaran

Sabtu, 27 Jun 2026 - 14:08 WIB

Bandar Lampung

BPK Ungkap Ketidaksesuaian Konsumsi Rapat DPRD Bandar Lampung

Sabtu, 27 Jun 2026 - 08:21 WIB

Berita

Anggaran Lima OPD Lampung Timur Masuk Meja Kejati Lampung

Sabtu, 27 Jun 2026 - 08:01 WIB

Advetorial

Sekdaprov Lampung Jadi Teladan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Sabtu, 27 Jun 2026 - 06:50 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x