Reformasi Total Demokrasi Indonesia: LDS Peringatkan Krisis Kepercayaan Publik

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung, Akarpost.com Lampung Democracy Studies (LDS) menyatakan demokrasi Indonesia tengah berada pada fase mengkhawatirkan. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite politik terus menumpuk. Jika tidak segera ditangani, jurang ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan semakin dalam. Pernyataan ini disampaikan LDS pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sejumlah regulasi strategis seperti UU Cipta Kerja, RKUHP, RUU TNI, dan RKUHAP disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Proses legislasi yang seharusnya inklusif justru berlangsung elitis, menjauh dari semangat demokrasi partisipatoris pasca-reformasi 1998.

Baca Juga:  RSUD Ahmad Yani Metro Gelar Pelatihan PMKP Daring, Libatkan 800 Pegawai

Kondisi ekonomi rakyat semakin terhimpit. Beban pajak, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta minimnya lapangan kerja memperburuk kualitas hidup. Di sisi lain, gaya hidup mewah pejabat, kenaikan tunjangan, dan maraknya korupsi memperlebar rasa ketidakadilan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Respons pejabat terhadap aspirasi rakyat kerap tidak peka. Sejumlah pernyataan anggota DPR mencerminkan sikap abai. Bahkan, aksi unjuk rasa damai sering direspons dengan tindakan represif.

Baca Juga:  DPRD Lampung Gelar Sidang Paripurna HUT ke-80 RI

Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan dalam sebuah demonstrasi menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga. Data penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dirilis Freedom House mempertegas kondisi ini.

Atas kondisi tersebut, LDS mendesak reformasi total demokrasi Indonesia dengan dua agenda utama:

Kepolisian harus kembali pada mandat utama sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan alat represi kekuasaan,

Baca Juga:  Polda Lampung Gelar Sosialisasi Pemahaman KUHP Dan KUHAP Baru Bagi Penyidik

Partai politik tidak boleh hanya menjadi kartel kekuasaan. LDS menegaskan partai harus menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat secara nyata.

LDS menegaskan, demokrasi hanya dapat bertahan jika rakyat memiliki ruang yang adil untuk bersuara. Negara wajib hadir, mendengar, dan melindungi.

“Jika arah bangsa terus seperti sekarang, yang dihadapi bukan sekadar krisis politik, melainkan krisis kepercayaan yang dapat mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri,” tegas LDS.

Berita Terkait

LSM Amunsi Lampung Soroti Anggaran BPN Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, Temukan Alokasi Dana Rp7,67 Miliar     
Penyusunan Juknis SPMB 2026/2027 untuk Pemerataan Akses Pendidikan
BPMP Lampung Sampaikan Ucapan Idul Fitri, Ajak Perkuat Silaturahmi dan Saling Memaafkan
Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional LPPD Tahun 2025
LSM Trinusa Soroti Dugaan Suap Pejabat Bekasi, Nilai Proyek Capai Rp107 Miliar
LSM RUBIK dan GEMBOK Akan Gelar Aksi Lanjutan di Kejati Lampung
Rapimnas SMSI 2026 Bahas Penguatan Media Siber dan Kedaulatan Digital
Sekdaprov Marindo Kurniawan Pimpin Rakor Lintas Sektor bersama Wali Kota
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Selasa, 10 Maret 2026 - 16:59 WIB

LSM Amunsi Lampung Soroti Anggaran BPN Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, Temukan Alokasi Dana Rp7,67 Miliar     

Selasa, 10 Maret 2026 - 15:47 WIB

Penyusunan Juknis SPMB 2026/2027 untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Selasa, 10 Maret 2026 - 14:37 WIB

BPMP Lampung Sampaikan Ucapan Idul Fitri, Ajak Perkuat Silaturahmi dan Saling Memaafkan

Selasa, 10 Maret 2026 - 14:08 WIB

Pemprov Lampung Targetkan Peningkatan Peringkat Nasional LPPD Tahun 2025

Selasa, 10 Maret 2026 - 09:20 WIB

LSM Trinusa Soroti Dugaan Suap Pejabat Bekasi, Nilai Proyek Capai Rp107 Miliar

Senin, 9 Maret 2026 - 17:14 WIB

Rapimnas SMSI 2026 Bahas Penguatan Media Siber dan Kedaulatan Digital

Senin, 9 Maret 2026 - 17:05 WIB

Sekdaprov Marindo Kurniawan Pimpin Rakor Lintas Sektor bersama Wali Kota

Senin, 9 Maret 2026 - 16:42 WIB

Proyek Rehab SMPN 1 Pardasuka Pringsewu Rp450 Juta Diduga Terbengkalai

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Penyusunan Juknis SPMB 2026/2027 untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Selasa, 10 Mar 2026 - 15:47 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x