Tanggamus – Maraknya isu penyalahgunaan anggaran Program Bantuan Disabilitas 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat mencuat di Kabupaten Tanggamus. Dugaan kuat penyimpangan anggaran dan pelanggaran petunjuk teknis (juknis) terjadi dalam penyaluran bantuan kepada penerima di Kabupaten Tanggamus, (30/7/202).
Berdasarkan laporan penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya (Kh), “bantuan yang seharusnya diberikan dalam bentuk makanan siap saji dua kali sehari justru diganti menjadi uang tunai atau sembako. Hal ini bertentangan dengan juknis yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Nomor: 182/4/HK.01/12/2024), yang menetapkan bantuan berupa nasi kotak senilai Rp 15.000 per porsi (total Rp 30.000/hari per penerima).
“Seorang penggiat anti-korupsi di Tanggamus menyatakan, praktik ini tidak hanya melanggar aturan tetapi juga berpotensi merugikan negara dan mereduksi hak penyandang disabilitas. “Penyimpangan ini harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan juga mengarah pada keterlibatan Roswati Purwantari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang menjabat sebagai guru di SD Negeri Talang Lebar, Kecamatan Pugung. Roswati tercatat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda, pelaksana program tersebut.
Meski mengklaim telah memimpin yayasan sebelum program berjalan, keikutsertaannya sebagai ASN dalam program bantuan sosial jelas bertentangan dengan juknis Kementerian Sosial yang melarang keterlibatan langsung pegawai negeri.
Lebih lanjut, Roswati diduga melakukan pendekatan door to door kepada penerima bantuan dengan membawa surat pernyataan. Namun, aksinya ditolak oleh beberapa penerima KPM yang merasa tidak menerima bantuan sesuai ketentuan. “Kami tidak merasakan bantuan sesuai juknis, mengapa harus menandatangani?” ujar salah satu penerima.
Masyarakat dan pegiat anti-korupsi mendesak pemerintah daerah dan inspektorat untuk segera mengaudit pelaksanaan program ini, tindakan hukum harus diambil untuk mengembalikan hak penerima manfaat dan memastikan tidak ada lagi penyimpangan di masa mendatang. (red)
Sumber: Tim investigasi Akarpost.com
Email: harianakarpost@gmail.com
Hotline: 0822-2095-7737
