GUBERNUR Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung periode 2025–2029 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/7/2026).
Dalam prosesi tersebut, Gubernur menyerahkan Bendera Pataka FPK kepada Ketua FPK Lampung yang baru, H. Darussalam, SH, MH. Sebelum penyerahan pataka, Mirza berpesan agar seluruh pengurus menjaga harmoni dan perdamaian yang telah menjadi identitas Lampung selama ratusan tahun.
Menurut Mirza, Lampung sejak lama dikenal sebagai daerah yang terbuka bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Sikap masyarakat Lampung yang mudah menerima pendatang menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, sifat orang Lampung gampang menerima atau berangkenen, sehingga masyarakat dari berbagai provinsi lain merasa seperti berada di rumahnya sendiri,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, keberagaman bukan sekadar realitas sosial, melainkan anugerah sekaligus kekuatan yang harus dijaga melalui semangat saling menghormati, toleransi, gotong royong, serta pengamalan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Gubernur juga menilai keberagaman etnis di Lampung telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan di tengah kemajemukan.
“Keberagaman bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Justru itu menjadi kekuatan kita untuk bersama-sama membangun Lampung,” katanya.
Dalam suasana yang disambut tawa para tamu undangan, Mirza mencontohkan pentingnya kontribusi setiap kelompok masyarakat dengan berkelakar, “Kalau tidak ada orang Sulawesi, orang Lampung tidak makan ikan.”
Selain mengukuhkan kepengurusan FPK Lampung, Gubernur Mirza juga melantik kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung. Ketiga forum tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di Provinsi Lampung.
