ALIANSI Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026).
Massa menyasar dua titik strategis, yakni Kantor Gubernur Lampung dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, untuk menyuarakan kritik tajam terhadap desain kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah.
Alam Baka menilai, program nasional yang menelan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah tersebut tidak menyentuh akar masalah penanganan gizi buruk dan stunting, melainkan berpotensi menjadi panggung politik yang mengorbankan ruang fiskal negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Aksi Alam Baka, Nopiyanto, menegaskan bahwa pemerintah keliru dalam menyusun skala prioritas anggaran.
Menurutnya, persoalan kronis seperti stunting seharusnya diselesaikan pada pemenuhan gizi 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mencakup ibu hamil dan balita, bukan pada anak usia sekolah.
“Kalau anggaran terbesar dialihkan untuk makan siang anak sekolah, kelompok paling rentan seperti ibu hamil dan balita justru bisa mendapat perhatian lebih kecil. Program ini berpotensi hanya mengobati gejala, bukan akar masalahnya,” ujar Nopiyanto, Selasa (7/7/2026).
Lebih lanjut, Alam Baka mengkritik pendekatan universal menyeluruh yang diterapkan pemerintah pusat.
Mereka menilai kondisi darurat gizi di Indonesia tidak merata, sehingga hantaman anggaran jumbo ini menjadi tidak tepat sasaran.
Nopiyanto juga membeberkan fakta lapangan mengenai banyaknya laporan makanan mubazir yang terbuang di sejumlah daerah sebagai bukti nyata lemahnya perencanaan pemerintah.
Selain salah sasaran, massa aksi juga menyoroti ancaman beban fiskal jangka panjang yang harus ditanggung negara demi program yang belum memiliki indikator keberhasilan terukur ini.
Pemerintah dikritik karena dinilai abai terhadap kajian ilmiah dan kondisi geografis Indonesia yang timpang dalam menyusun kebijakan publik.
Sementara itu, saat berorasi di depan Kantor Kejati Lampung, Alam Baka memperingatkan adanya celah rasuah yang lebar akibat panjangnya rantai birokrasi program MBG mulai dari proses pengadaan barang, manajemen distribusi, hingga penyaluran ke tangan siswa.
“Kami mendesak aparat penegak hukum secara profesional mengawasi titik-titik rawan ini. Uang rakyat harus dikelola secara transparan dan berbasis bukti nyata kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar popularitas kebijakan”, tegasnya.
Dalam aksi jilid II ini, Aliansi Alam Baka secara resmi membawa dua tuntutan utama kepada otoritas terkait.
Alam Baka Mendesak dilakukannya evaluasi terbuka dan radikal terhadap desain serta implementasi teknis Program MBG di tingkat daerah.
Lalu Alam Baka Juga Meminta korps adhyaksa proaktif mengusut setiap indikasi penyelewengan anggaran, termasuk melakukan pendalaman hukum pidana atas laporan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat.
Alam Baka menyatakan tidak akan berhenti melakukan pengawasan. Mereka berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan secara bergelombang hingga pemerintah bersedia membuka ruang evaluasi yang objektif dan transparan atas penggunaan uang rakyat tersebut.
