Koalisi Aktivis Muda Indonesia Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang PT Dizamatra Powerindo di Lahat

Senin, 13 Oktober 2025 - 19:57 WIB

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

AKARPOST.COM, JAKARTA – Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) pada Senin (13/10/2025). Massa mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap operasi tambang batubara milik PT. Dizamatra Powerindo di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang diduga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB tersebut juga digelar di kantor pusat PT. Dizamatra Powerindo. Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah merespons tuntutan mereka.

Melalui koordinator lapangan, Ahmad Sopian, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan pokok kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Pencabutan Izin Operasi

Mendesak Menteri ESDM segera menutup dan mencabut izin operasi PT. Dizamatra Powerindo di Lahat. Aktivitas tambang perusahaan tersebut diduga merugikan masyarakat sekitar dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Sanksi untuk Direksi

Menuntut aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas terhadap jajaran direksi PT. Dizamatra Powerindo atas dugaan pelanggaran hukum dalam kegiatan operasional perusahaan.

3. Audit Investigatif

Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap operasi tambang batubara perusahaan tersebut.

Dalam pernyataannya, Ahmad Sopian menegaskan komitmen kelompoknya. “Aksi kali ini bukan yang terakhir. Kami akan terus bergerak dan merencanakan aksi Jilid II jika tuntutan kami tidak mendapatkan respons yang serius dan keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan spanduk dan banner berisi kritik serta tuntutan. Massa berharap suara mereka didengar dan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berita Terkait

Pimpinan TRINUSA Ajak Kader Perkuat Silaturahmi dan Semangat Perjuangan
Pemerintah Pangkas Anggaran K/L 2026, Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Dipastikan Aman
Gubernur Lampung Apresiasi Program Prabowo Rp839 Miliar untuk Konservasi Way Kambas
Dugaan Pemerasan RSUDAM, Saksi Sebut Terdakwa Tak Pernah Minta Uang
Musrenbang Pesawaran 2026, Pemprov Lampung Alokasikan Anggaran Infrastruktur hingga Puluhan Miliar
GPN Lampung Soroti Kenaikan LHKPN Kadis PSDA Budhi Darmawan Capai 37,15 Persen
Pemkab Pringsewu Mulai Cairkan THR ASN dan PPPK 2026, Total Anggaran Rp29,2 Miliar
Kejari Pringsewu dan BPKAD Teken MoU Perdata dan Tata Usaha Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 20 Maret 2026 - 20:04 WIB

Pimpinan TRINUSA Ajak Kader Perkuat Silaturahmi dan Semangat Perjuangan

Jumat, 20 Maret 2026 - 04:41 WIB

Pemerintah Pangkas Anggaran K/L 2026, Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Dipastikan Aman

Sabtu, 14 Maret 2026 - 16:00 WIB

Gubernur Lampung Apresiasi Program Prabowo Rp839 Miliar untuk Konservasi Way Kambas

Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:03 WIB

Musrenbang Pesawaran 2026, Pemprov Lampung Alokasikan Anggaran Infrastruktur hingga Puluhan Miliar

Jumat, 13 Maret 2026 - 17:53 WIB

GPN Lampung Soroti Kenaikan LHKPN Kadis PSDA Budhi Darmawan Capai 37,15 Persen

Jumat, 13 Maret 2026 - 15:45 WIB

Pemkab Pringsewu Mulai Cairkan THR ASN dan PPPK 2026, Total Anggaran Rp29,2 Miliar

Jumat, 13 Maret 2026 - 15:18 WIB

Kejari Pringsewu dan BPKAD Teken MoU Perdata dan Tata Usaha Negara

Jumat, 13 Maret 2026 - 07:56 WIB

Gubernur Lampung Buka Musrenbang RKPD Pringsewu 2027

Berita Terbaru

Lampung

Pungutan Uang Komite Tiap Bulan SDN 1 Fajarisuk

Senin, 16 Mar 2026 - 19:26 WIB

Exit mobile version