Pemerintah Provinsi Lampung Perkuat Mitigasi Gempa Megathrust dan Tsunami dengan Kolaborasi Lintas Sektor

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung secara intensif memperkuat sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, menyikapi potensi ancaman gempa megathrust dan tsunami. Upaya ini diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, 5 Januari 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fadhilah, saat menerima kunjungan Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di ruang kerjanya, Senin (5/1). Pertemuan ini bertujuan menyinergikan langkah-langkah konkret dalam penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi berbasis komunitas.

“Ancaman megathrust adalah risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi, maka kunci utamanya adalah kesiapsiagaan dan mitigasi yang kuat untuk melindungi masyarakat,” ujar Sekda Fadhilah. Ia menekankan bahwa upaya ini harus dibangun secara kolaboratif, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi melalui sinergi dengan akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Unila memaparkan inovasi Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis teknologi PUMMA (Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut). Sistem ini dikembangkan sebagai alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan desain yang lebih ekonomis dan disesuaikan dengan karakteristik perairan Lampung.

“Pengembangan U-TEWS ini bukan untuk komersialisasi, tetapi murni untuk tujuan kemanusiaan,” jelas Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison. Sistem yang menggabungkan sensor laut dangkal, drone pemantau, dan sistem terintegrasi ini dirancang untuk dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau kecil, serta terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai otoritas resmi.

Ginta Wiryawan, salah satu inisiator penguatan mitigasi di Lampung, yang turut hadir, menjelaskan bahwa sistem ini mengombinasikan sensor darat untuk mendeteksi anomali surut air laut dan sensor laut (buoy) untuk membaca perubahan tekanan di dasar laut. “Seluruh data dipantau setiap detik dan dikirimkan ke BMKG. Biaya pengembangannya jauh lebih terjangkau, sekitar Rp80–300 juta, dibandingkan sistem impor yang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” ungkap Ginta.

Salah satu pengembang U-TEWS, Mona Arif Muda, menambahkan bahwa inovasi ini tidak hanya menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan perawatan, tetapi juga menjadi produk dalam negeri yang dapat dikembangkan lebih lanjut. “Yang terpenting, sistem ini harus dibarengi dengan peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan tepat sebelum dan sesudah bencana,” tegas Mona.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menekankan perlunya pendekatan berbasis komunitas. “Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini sangat krusial. Ini akan meningkatkan rasa memiliki dan efektivitas mitigasi di lapangan,” ujarnya.

Pertemuan juga menyepakati pentingnya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi—termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat—serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala, khususnya di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar penyediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ke depan, Pemprov akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan, sebagai bentuk nyata kesiapan menghadapi potensi bencana.