BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Kamis (4/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan pandangannya mengenai tantangan sekaligus potensi besar perempuan dalam ruang politik.
Ia menegaskan bahwa kehadiran perempuan di posisi strategis bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi sebuah kebutuhan untuk menghadirkan sudut pandang yang lebih komplet dalam setiap pengambilan kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berpikir perempuan itu makhluk masterpiece dari Allah yang memang menciptakan self-skill untuk mengorganisasi banyak hal, dimulai dari rumah. Betapa rumah akan amburadul kalau tidak ada seorang perempuan. Harusnya ini dicerminkan di sebuah negara, kita harus ada yang mewakili di posisi-posisi strategis dan saya sangat mendukung adanya gerakan-gerakan dari politik,” ujarnya.
Wagub Jihan juga menyinggung masih rendahnya pencapaian afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif maupun birokrasi.
Menurutnya, meski sudah diatur melalui undang-undang dan kebijakan afirmatif, pelaksanaan di lapangan masih minim sehingga membutuhkan sinergi yang lebih konkret antara pemerintah, partai politik, dan organisasi perempuan.
Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung berperan sebagai mitra, fasilitator, dan pendukung gerakan yang memperjuangkan kesetaraan serta peningkatan kapasitas perempuan di politik.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun tetap optimistis bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi penentu arah kebijakan.
“Saya kalau dijadikan inspirasi, rasanya belum banyak hal yang bisa saya lakukan. Tetapi saya siap memfasilitasi, karena memang saya ada di sini untuk mengaktifkan ruang-ruang perempuan,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa keterlibatan perempuan, kebijakan tidak akan sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Point of view dari teman-teman laki-laki itu tidak cukup mewakili apa yang kita harapkan, selain perempuan yang jadi ahli,” tegasnya.
Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung menyambut baik masukan KPPI, termasuk usulan agar afirmasi tidak hanya berlaku di legislatif, tetapi juga merata di eksekutif, seperti posisi kepala dinas dan jabatan struktural lainnya.
Sementara itu, Ketua KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari memaparkan kiprah dan misi organisasi yang saat ini sudah hadir di 36 provinsi di Indonesia, termasuk 15 kota/kabupaten di Provinsi Lampung.
Ia menjelaskan bahwa KPPI merupakan wadah gabungan pengurus perempuan partai politik dan anggota legislatif perempuan yang mendapat mandat resmi dari masing-masing parpol.
Di Provinsi Lampung terdapat 11 partai politik besar yang telah bergabung di dalam struktur KPPI.
Nenden menegaskan bahwa inti perjuangan KPPI adalah melaksanakan amanah undang-undang untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga legislatif.
“Kami bermitra dengan Kementerian PPPA di pusat dan juga sudah lama bekerja sama dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung. Alhamdulillah, support-nya luar biasa atas izin dari gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Selain pendidikan politik dan peningkatan representasi perempuan, Nenden mengungkapkan bahwa KPPI juga mendorong advokasi kebijakan publik, termasuk rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik agar kebijakan affirmatif terhadap perempuan bisa berjalan lebih efektif.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang representatif, inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif pendidikan politik perempuan, advokasi kebijakan publik, serta peningkatan kapasitas kader-kader perempuan di berbagai sektor strategis, sesuai amanah konstitusi dan pembangunan demokrasi daerah.(red)
