Lampung – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung secara resmi menyampaikan sikap tegas menyusul pemberitaan luas terkait dugaan tindakan penggembosan ban mobil milik mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) di area Gedung DPRD Lampung. Aksi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan itu kini tengah dalam proses penyelidikan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat, Kamis 5 Februari 2026.
Ketua PERMAHI Lampung, Tri Rahmadona, dalam pernyataannya, Minggu (24/3/2024), menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah terekam jelas oleh CCTV dan telah dilaporkan untuk diproses sesuai mekanisme kode etik.
“Peristiwa penggembosan ban mobil mahasiswa tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lampung sebagaimana terekam dalam CCTV dan saat ini telah diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Lampung,” tegas Rahmadona. Ia menambahkan, tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif hukum maupun etika jabatan publik yang mengemban amanat rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PERMAHI Lampung mendesak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung untuk menangani kasus ini dengan prinsip-prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Organisasi mahasiswa hukum ini juga menuntut pemberian sanksi yang tegas dan mendalam apabila oknum tersebut terbukti melanggar kode etik.
“Penegakan etik di lembaga legislatif adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan supremasi hukum. PERMAHI Lampung akan terus mengawal proses ini,” ujar Rahmadona menegaskan.
Selain proses hukum dan etik, PERMAHI juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak mahasiswa yang menjadi korban dan langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Melalui pernyataan ini, PERMAHI Lampung mempertegas komitmennya untuk konsisten berada di garda terdepan dalam mengawal penegakan hukum dan etika para pejabat publik di Provinsi Lampung. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, untuk tidak gentar menyuarakan kebenaran serta aktif melaporkan setiap tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum koreksi dan perbaikan integritas serta moralitas di lingkungan legislatif, sehingga kejadian yang berpotensi mencoreng marwah wakil rakyat di mata publik dapat dihindari di kemudian hari.
