Jakarta – Nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kembali mencuat ke publik. Kali ini, sorotan datang dari Mahfud MD yang menyinggung gaya kepemimpinan Nadiem selama menjabat, termasuk kaitannya dengan kasus hukum pengadaan Chromebook.

Dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, mantan Menko Polhukam itu menyebut Nadiem sebagai sosok muda yang cerdas dan inovatif. Namun, ia menilai Nadiem tidak memiliki rekam jejak kuat di dunia pendidikan.
“Nadiem Makarim itu dianggap wah, ini orang hebat, anak muda bisa bikin macam-macam yang katanya membanggakan bangsa,” ujar Mahfud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, Mahfud memberikan catatan kritis bahwa Nadiem jarang berinteraksi langsung dengan perguruan tinggi.
Mahfud mengungkapkan bahwa selama menjabat, Nadiem hampir tidak pernah hadir di kampus untuk memberi arahan kebijakan.
“Bayangkan, selama menjabat menteri itu gak pernah sekalipun datang ke kampus perguruan tinggi. Ke UI sekali kalau gak salah itu hanya untuk melantik. Bukan memberi arahan kebijakan,” tegasnya.
Pada masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo bahkan meminta perguruan tinggi diberi arahan khusus. Namun, hal itu justru dilakukan Mahfud, bukan Nadiem.
“Saya ajak Nadiem ketemu virtual dengan rektor seluruh Indonesia. Mereka sampai kaget karena baru pertama kali bisa berdialog dengan Mendikbud,” kenang Mahfud.
Rektor Universitas Diponegoro pun merasa lega karena akhirnya ada komunikasi langsung dari kementerian.
Selain komunikasi, Mahfud juga menyoroti gaya kerja Nadiem yang dianggap masih terbawa kultur dunia start-up.
“Ada petinggi besar mau ketemu Pak Nadiem gak bisa. Akhirnya ditemuinya di hotel, karena konon dia gak ngantor,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, pola pikir Nadiem lebih taktis seperti mengatur bisnis, bukan birokrasi pemerintahan.
“Dia berpikirnya taktis saja, kayak ngatur bisnis ojek online, padahal birokrasi tidak begitu. Tetapi bahwa dia orang yang bersih, itu iya,” jelas Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa Nadiem adalah figur bersih, namun kurang memahami birokrasi. Pandangan ini kembali menjadi sorotan publik di tengah isu hukum pengadaan Chromebook yang menyeret namanya.














