AKARPOST.COM – Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi untuk Demokrasi (GRADASI) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Kamis (9/10/2025). Aksi ini merupakan tindak lanjut atas temuan dugaan korupsi sistematis dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 senilai Rp 3,89 miliar.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan “Usut mafia anggaran DLH Lampung”, “Segera periksa anggaran 2024 DLH Lampung”, dan “Tolak Korupsi Atas Nama Apapun”.
Ketua GRADASI, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menuntut transparansi dan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang melibatkan 11 paket kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Uang negara Rp 3,89 miliar yang kami duga dikorupsi secara sistematis harus dipertanggungjawabkan,” ujar Wahyu dalam orasinya.
Belanja Perjalanan Dinas Biasa: Rp 1,426 miliar (17 paket)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Rp 823 juta
Total anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 2,249 miliar dianggap GRADASI sebagai indikasi kuat modus pencucian anggaran melalui mark-up 30–50 persen.
GRADASI juga mengungkap adanya pola kartel tender, di mana vendor-vendor tertentu secara bergiliran memenangkan tender sehingga menciptakan ilusi kompetisi.
1. Mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh.
2. Audit investigatif terhadap pos perjalanan dinas senilai Rp 2,249 miliar.
3. Ungkap jaringan kartel tender dan oknum pejabat yang terlibat.
4. Pembekuan sementara anggaran bermasalah.
5. Transparansi publik terhadap realisasi 11 paket kegiatan.
Wahyu memberi peringatan keras kepada DLH Lampung.
“Jika dalam tujuh hari ke depan tidak ada tanggapan serius, kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
GRADASI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika memiliki informasi tambahan terkait dugaan penyimpangan anggaran.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan masa depan Lampung,” tutup Wahyu.
