BANDAR LAMPUNG – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung menyatakan sikap tegas untuk melayangkan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi III.
Langkah ini diambil karena tidak ada klarifikasi atau penjelasan resmi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) atas aksi demonstrasi yang digelar pada 10 Oktober 2025 lalu, (18/10/2025).
Ketua Umum PERMAHI Lampung, Tri Rahmadona, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa hukum terhadap dugaan ketidaktransparanan penanganan kasus narkotika di Room Karaoke Grand Mercure Bandar Lampung, yang diduga melibatkan pengurus atau anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut atau kejelasan dari pihak berwenang, baik dari BNNP Lampung maupun instansi terkait lainnya. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutup-nutupi kebenaran di balik kasus tersebut,” ujar Tri.
Dalam aksi pada 10 Oktober 2025 lalu, PERMAHI Lampung menyampaikan enam poin tuntutan utama:
1. Mereshuffle anggota BNNP Lampung yang menangani kasus narkotika di Room Karaoke Grand Mercure Bandar Lampung yang melibatkan pengurus atau anggota HIPMI Lampung.
2. Mendesak penyelidikan ulang dengan prinsip transparansi dan independensi tanpa intervensi.
3. Mendesak penangkapan ulang pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut.
4. Mendesak BNNP Lampung membuka informasi secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan dan proses hukum.
5. Mendesak Kepolisian Daerah Lampung untuk mengambil alih penanganan kasus demi penegakan hukum yang objektif dan profesional.
6. Memberikan batas waktu 7 x 24 jam kepada BNNP Lampung untuk memberikan kejelasan atas kasus ini.
Tri menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, PERMAHI Lampung akan melayangkan surat resmi ke Komisi III DPR RI untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Hal ini sebagai bentuk aduan dan permohonan pengawasan terhadap dugaan ketidaktransparanan penegakan hukum di Lampung.
“Kami tidak akan berhenti menuntut kejelasan atas kasus ini. Bila BNNP Lampung dan aparat penegak hukum tetap bungkam, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui Komisi III DPR RI,” tegas Tri.
Ia menambahkan, penegakan hukum harus tegak lurus, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. PERMAHI Lampung berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Kasus ini, menurut Tri, harus menjadi pembuktian bahwa hukum di Indonesia berpihak pada keadilan dan bukan pada kepentingan kelompok tertentu. (red)
