BANDAR LAMPUNG – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan,Sekertaris Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PDI-Perjuangan Endang Asnawi, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Kelurahan Sukaraja,Kecamatan Bumi Waras,pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Anggalana,SH,M.H,dari dosen Universitas Bandar Lampung dan narasumber kedua Ratna Wulandari,S.Ab dari Akademisi serta tokoh masyarakat,dan warga sekitar yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi.
Dalam sambutannya,Endang Asnawi mengajak masyarakat khusunya masyarkat kota Bandarlampung untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari Pahlawan menjadi momentum penting bagi kita semua untuk menanamkan semangat juang dan rasa cinta tanah air.Nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup di tengah masyarakat agar kita tidak mudah terpecah oleh perbedaan,” ujar Endang Asnawi.
Lebih lanjut legislator PDI- Perjuangan ini juga menegaskan bahwa kegiatan PIP-WK merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di lingkungan masing-masing.
“Ya,melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup dalam bermasyarakat,”jelasnya.
Endang Asnawi juga menambahkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.Setiap warga negara dituntut untuk berpegang teguh pada nilai-nilai hukum Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
Hukum Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir, di mana setiap keputusan hukum harus berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
