AKARPOST.COM, JAKARTA – Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini disampaikan Founder Indonesia Policy Review (IPR), Alіza Gunado, ST kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).
“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliza mengingatkan bahwa 8.000 ribuan sekolah itu membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa.
“Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd,” ujarnya.
Alasan itu yang bertahun-tahun menurutnya melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uanglah yang mendominasi di sekolah negeri.
“Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu.
“Saat ini, karena kekurangan kelas dan bangku, anak dari keluarga miskin dan tidak mampu di arahkan untuk masuk sekolah swasta berdasarkan subsidi pemerintah. Artinya, sekolah swasta dibayar oleh pemerintah.
“Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah.
Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.
“Rp13 triliun ini kita (pakai) untuk memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih,” tegas Presiden.
Aliza Gunado mengingatkan agar Presiden Prabowo memastikan agar alokasi dana Rp 13 triliun itu untuk perbaikan dan penambahan kelas dan bangku di 8.000 sekolah-sekolah negeri, bukan ke sekolah swasta yang berbisnis pendidikan.
“Agar tidak ada alasan lagi sekolah negeri untukemolak siswa. Dan tidak ada alasan lagi untuk mensubsidi sekolah swasta yang komersial,” tegasnya.
IPR juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 tentang
korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah yang hingga saat ini terus terjadi dan tidak terkendali menyebabkan turunnya kualitas pendidikan.
“Sudah terlalu sering kita mendapatkan laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) disunat bukan untuk kepentingan sekolah sehingga kembali memberatkan orang tua murid dengan berbagai pungutan,” ujarnya.
Dari survey yang dilakukan KPK menurutnya sangat jelas modus korupsi di sekolah. Namun tidak ada perbaikan yang signifikan dilakukan pemerintah dari tingkatan Kementerian sampai ke dinas-dinas pendidikan.
“Seperti ada pembiaran pembobolan Dana BOS di sekolah-sekolah tanpa peduli dampak dari korupsi terhadap pendidikan siswa,” ujarnya.
Padahal menurutnya besaran Dana BOS per siswa per tahun (minimal) Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD Rp600.000; Sekolah Dasar (SD) Rp900.000; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1.100.000; Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1.500.000; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Rp1.600.000 dan Sekolah Luar Biasa (SLB): Rp3.600.000.
“Setiap pemerintah daerah juga menambahkan Dana BOS sesuai dengan kemampuan daerah, namun masih saja ditemukan sekolah-sekolah yang menyandera ijazah siswa dengan alasan belum membayar uang sekolah. Memang, sangat ajaib dunia pendidikan kita,” ujarnya.
KPK menurutnya sudah mengungkapkan BOS bukanlah satu-satunya masalah. Sekitar 17% sekolah masih melakukan pungutan liar, 40% terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Bahkan, pelanggaran seperti laporan fiktif dan manipulasi dokumen masih ditemukan di 42% sekolah,” ujar Aliza.
IPR berharap Presiden Prabowo Subianto memasukan agenda perang melawan korupsi dari kementerian, dinas-dinas sampai sekolah, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM masa depan.
“Jangan harap kita mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas SDM rendah. Bangsa kita hanya tetap sebagai buruh bahkan budak negara lain kalau kita kalah lama memerangi korupsi dalam dunia pendidikan,” tegas Aliza.
Dalam kesempatan yang sama IPR juga menyoroti program Sekolah Garuda yang akan menampung siswa cerdas dan berbakat dalam pendidikan khusus.
Aliza mengutip situs Kemenditisaintek tentang Sekolah Garuda dan mengutip pernyataan Menteri Sosial tentang sekolah rakyat. Disebutkan, sampai tahun 2029, akan dibangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
“Ini sekolah elit lah. Bagus aja. Mudahan berhasil,” ujarnya.
Disamping itu juga Presiden memastikan semua anak dari keluarga ekstrim miskin agar bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.
Jumlah murid di program Sekolah Rakyat saat ini lebih dari 15.000 siswa di 165 Sekolah Rakyat.
“Sampai hari ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, 63 titik beroperasi pada bulan Juli. Tahap kedua, 37 titik pada bulan Agustus. Tahap ketiga, 65 titik pada bulan September,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Sekolah Rakyat Kota Serang, Banten, Rabu (15/10/2025).
Ditargetkan Sekolah Rakyat akan mencapai 40.000 murid pada tahun 2026 dan 100.000 murid pada tahun 2027.
“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut dunia pendidikan saat ini agar ada konsentrasi pendidikan pada siswa cerdas bertalenta dan pada anak-anak terlantar tak bersekolah,” ujar Aliza.
Namun demikian, Aliza Gunado mengingatkan agar selain pada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo juga bisa memberikan perhatian yang sama pada puluhan juta siswa yang sedang belajar di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.
Indonesia Policy Review (IPR) dibentuk untuk memonitor dan mengawal setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
