KUTAI TIMUR – Gelombang solidaritas dan tuntutan keadilan ekonomi menggema di Kecamatan Kaubun. Puluhan warga Desa Bumi Etam, didukung penuh oleh kelompok Masyarakat Kukaur Bersatu, mendatangi langsung kantor manajemen PT Ganda Alam Makmur (GAM) hari ini untuk menyampaikan aspirasi.
Inti tuntutan mereka tegas dan jelas: mengakhiri dominasi tenaga kerja luar daerah dan menuntut prioritas rekrutmen bagi putra daerah serta masyarakat adat setempat.
Di bawah terik matahari, Koordinator aksi, Erwin Santoso, dengan suara lantang menyuarakan kekecewaan mendalam masyarakat yang merasa hanya menjadi “penonton” di atas tanah leluhur mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa gemuruh industri pertambangan yang masif di wilayah mereka belum berbanding lurus dengan pemberdayaan ekonomi dan kesempatan kerja bagi warga lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta agar masyarakat pribumi, masyarakat adat, dan putra daerah Kalimantan jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kami melihat masih banyak tenaga kerja didatangkan dari luar, sementara warga lokal memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja,” tegas Erwin di hadapan perwakilan perusahaan, diiringi sorakan dukungan dari massa aksi.
Aksi damai yang tertib ini memuat tiga poin tuntutan utama yang diserahkan secara resmi kepada pihak PT GAM:
1. Prioritas Rekrutmen Lokal: Mendesak perusahaan untuk memberikan kemudahan akses dan skema prioritas yang jelas dan terukur dalam perekrutan bagi warga lokal dan masyarakat adat.
2. Transparansi Komposisi Tenaga Kerja: Meminta evaluasi menyeluruh serta keterbukaan data publik mengenai proporsi tenaga kerja luar daerah dibandingkan dengan tenaga kerja lokal di semua lini dan level jabatan perusahaan.
3. Pemberdayaan Nyata Masyarakat Adat: Menuntut komitmen yang lebih konkret dan terikat waktu dari manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan, pelatihan keterampilan, serta pengakuan eksistensi masyarakat adat di sekitar wilayah operasi.
Erwin menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa sesaat, melainkan bentuk upaya kolektif untuk memastikan manfaat investasi dan keberlanjutan industri ekstraktif benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling dekat dan paling terdampak oleh aktivitas pertambangan.
“Kami berharap manajemen PT GAM membuka diri, berdialog, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi. Jangan sampai kami yang berada di barisan terdekat dengan wilayah operasional justru dipersulit dan dikesampingkan,” imbuhnya penuh harap.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan masyarakat masih menantikan respons formal dan langkah nyata dari PT Ganda Alam Makmur. Tuntutan ini mengingatkan kembali pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang substansial dan semangat putra daerah yang sejatinya diamanatkan dalam berbagai peraturan daerah.
Desakan ini juga menyentuh isu sentral pembangunan di kawasan sumber daya alam: bagaimana memastikan kesejahteraan tidak “diekspor” bersama dengan bahan tambang, tetapi justru berakar dan tumbuh subur di tanah tempat ia diambil.
Tunggakan jawaban dan tindakan dari perusahaan akan menjadi penentu apakah gelombang solidaritas di Kaubun hari ini akan berbuah menjadi sinergi baru, atau justru menjadi awal dari tensi yang lebih panjang antara industri dan pemilik sah tanah ulayat.
