Rakor Pengendalian Inflasi, Pemerintah Pusat Minta Daerah Jaga Stabilitas Harga dan Pastikan Kelancaran Distribusi Barang

Senin, 8 Desember 2025 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung – Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/12/2025).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengintensifkan pemantauan harga harian dan memastikan kelancaran distribusi barang.

Secara khusus, Sekjen Kemendagri mengimbau daerah agar memberi perhatian pada kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah.

Baca Juga:  Rotasi Jabatan Pemprov Lampung, Sekda Tekankan Kinerja Nyata dan Inovasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan inflasi nasional pada november 2025 (y-t-d) berada di angka 2,27 persen.

Secara umum, komoditas yang menyumbang andil terbesar pada inflasi november 2025 (y-t-d) adalah emas perhiasan, cabai merah, beras, sigaret kretek mesin dan daging ayam ras.

Pudji Ismartini secara khusus mengungkapkan data historis bahwa dua bulan terakhir menjelang akhir tahun selalu terjadi inflasi. Adapun beberapa komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasinya yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara.

Baca Juga:  LSM SIMULASI Laporkan Dugaan Korupsi di Lima OPD Kabupaten Way Kanan ke Kejaksaan

Selain pengendalian inflasi, didalam Rakor juga dibahas terkait inventarisasi kondisi jembatan pejalan kaki di seluruh daerah di Indonesia. Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah agar segera melakukan pendataan kebutuhan jembatan dan melaporkannya ke Kemendagri.

Inventarisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang menyoroti pentingnya keselamatan warga dan aksesibilitas layanan publik. Fokus utama dari pendataan ini adalah jembatan-jembatan yang menjadi akses utama anak-anak menuju satuan pendidikan (sekolah) dan sarana publik lainnya.

Baca Juga:  Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Bersifat Prospektif dan Tidak Berlaku Surut

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pemerataan pembangunan dan keselamatan masyarakat, memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolir atau siswa yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk bersekolah. (red)

Berita Terkait

Dugaan Mafia Tanah Ancam Hutan Mangrove Rokan Hilir
Fondasi Kemajuan Lampung Ada pada Disiplin Fiskal
Prof Harris Arthur Hedar Dorong PFII Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia
Laskar Lampung Desak Pansus Usut Polemik SMA Siger
Aksi di Kejati Berakhir Memanas
Wagub Jihan Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat
Ketum ABR Desak Dugaan Kasus yang Menyeret Jampidsus Diusut Transparan
Lampung Pacu Jalan BNS, Rp45 Miliar untuk Sentra Pangan

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 18:45 WIB

Dugaan Mafia Tanah Ancam Hutan Mangrove Rokan Hilir

Minggu, 12 Juli 2026 - 03:02 WIB

Fondasi Kemajuan Lampung Ada pada Disiplin Fiskal

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:25 WIB

Laskar Lampung Desak Pansus Usut Polemik SMA Siger

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:58 WIB

Aksi di Kejati Berakhir Memanas

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:52 WIB

Wagub Jihan Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:50 WIB

Ketum ABR Desak Dugaan Kasus yang Menyeret Jampidsus Diusut Transparan

Rabu, 8 Juli 2026 - 20:56 WIB

Lampung Pacu Jalan BNS, Rp45 Miliar untuk Sentra Pangan

Rabu, 8 Juli 2026 - 20:44 WIB

Lampung Bangun Ekosistem Investasi Berbasis Hilirisasi

Berita Terbaru

Berita

Dugaan Mafia Tanah Ancam Hutan Mangrove Rokan Hilir

Minggu, 12 Jul 2026 - 18:45 WIB

Home

Fondasi Kemajuan Lampung Ada pada Disiplin Fiskal

Minggu, 12 Jul 2026 - 03:02 WIB

Bandar Lampung

Ujian Integritas Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan Anak

Minggu, 12 Jul 2026 - 02:40 WIB

Opini

Daerah Maju Dimulai dari DPRD yang Mendengar Suara Rakyat

Minggu, 12 Jul 2026 - 01:13 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x