Sekdaprov Lampung Pimpin Pembahasan Rancangan Awal KUA-PPAS 2027

Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan arah kebijakan fiskal untuk Tahun Anggaran 2027. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Jumat (3/7/2026).

Rapat tersebut difokuskan pada penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan, pemerintah menetapkan tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan dan pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah.

Sekda Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan KUA-PPAS harus tetap menjaga kesinambungan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Menurutnya, sinkronisasi antara KUA-PPAS dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi faktor penting agar kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Seluruh indikator makro dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD sehingga pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung efektif dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” tegas Marindo.

Ia juga meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun program dan subkegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek substansi perencanaan, rapat turut membahas penguatan tata kelola penganggaran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran.

Digitalisasi proses perencanaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pengambilan keputusan berbasis data sekaligus mempercepat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan APBD.

Melalui pembahasan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang optimal. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat Lampung.