Kukuhkan Landasan Fiskal, Pemkot dan DPRD Bandar Lampung Sahkan APBD Perubahan 2025

Bandar Lampung , Akarpost.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pembangunan kota. Hal ini ditandai dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana. Dalam sidang, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan 2025.

Kesepakatan ini disampaikan secara resmi oleh Agusman Arief, SE, MM, selaku Juru Bicara Lintas Fraksi. Menurutnya, pengesahan Raperda ini menjadi landasan hukum sekaligus fiskal yang kokoh bagi Pemkot dalam menjalankan program pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, sinergi, dan dukungan konstruktif selama proses pembahasan.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat Kota Bandar Lampung atas kerja sama yang baik dalam mendukung APBD Perubahan ini. Semoga langkah bersama ini semakin memperkuat upaya kita dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan bermanfaat bagi seluruh warga,” ujar Eva Dwiana.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah aktif memberikan masukan dan aspirasi, yang kemudian diakomodir dalam APBD Perubahan 2025.

“Dengan disahkannya Raperda APBD Perubahan 2025, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik,

Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis,

Memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menandai sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan pembangunan pro-rakyat. (red)