PEMERINTAH Provinsi Lampung memperkuat diplomasi pembangunan antardaerah melalui penerimaan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/7/2026), tidak sekadar menjadi forum silaturahmi pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan mengenai pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kunjungan yang dipimpin langsung Bupati Malang Sanusi beserta jajaran diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Kedua belah pihak memanfaatkan momentum tersebut untuk bertukar pengalaman mengenai tata kelola investasi, strategi menarik investor, penyusunan kawasan industri, hingga penciptaan iklim usaha yang kompetitif di tengah persaingan antarwilayah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang dapat saling melengkapi apabila dikelola melalui kerja sama yang terarah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jihan menjelaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Keunggulan geografis tersebut diperkuat dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas yang relatif lengkap, mulai dari Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II, hingga jaringan perkeretaapian yang menghubungkan berbagai pusat produksi dan distribusi.
Keunggulan tersebut, menurutnya, menjadi modal utama bagi Lampung dalam menarik investasi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi berbasis industri.
Selain dukungan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan kawasan peruntukan industri seluas sekitar 22 ribu hektare yang tersebar di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan sehingga daerah tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
“Kami berharap diskusi hari ini tidak berhenti pada pertukaran informasi saja, tetapi juga dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dalam pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, serta penguatan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Jihan.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antardaerah tidak harus selalu berbentuk investasi langsung, melainkan dapat diwujudkan melalui pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata.
Menurut Jihan, Kabupaten Malang memiliki pengalaman yang patut menjadi referensi dalam pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
“Kami juga ingin belajar dari keberhasilan Kabupaten Malang dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai Lampung telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam membangun fondasi kawasan industri yang didukung oleh infrastruktur logistik dan konektivitas yang memadai.
Menurut Sanusi, keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan utama Kabupaten Malang memilih Lampung sebagai tujuan studi lapangan.
“Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang kami pandang berhasil membangun fondasi pengembangan kawasan industri secara komprehensif,” ujarnya.
Sanusi menjelaskan bahwa pihaknya ingin mempelajari strategi pembangunan ekosistem investasi secara menyeluruh. Baginya, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lahan industri, tetapi juga oleh kesiapan tata ruang, utilitas, infrastruktur dasar, akses logistik, hingga kepastian regulasi yang mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.
“Fokus utama yang ingin kami pelajari adalah bagaimana membangun ekosistem investasi yang tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan tata ruang, utilitas, konektivitas logistik, dan kepastian investasi,” katanya.
Selama diskusi berlangsung, kedua pemerintah daerah membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan kawasan industri, hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan, skema pembiayaan pembangunan, penyediaan infrastruktur pendukung investasi, hingga peluang kolaborasi lintas daerah yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.
Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Malang mencerminkan perubahan paradigma pembangunan daerah di Indonesia. Jika sebelumnya kompetisi antardaerah lebih banyak berfokus pada promosi investasi, kini perhatian bergeser pada pembangunan ekosistem investasi yang menyeluruh.
Investor tidak lagi hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan industri, tetapi juga menilai kualitas infrastruktur, kepastian hukum, kemudahan perizinan, konektivitas logistik, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan rantai pasok industri.
Dalam konteks tersebut, Lampung memiliki peluang besar karena didukung posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera sekaligus jalur distribusi menuju Pulau Jawa. Namun, keunggulan geografis tersebut harus terus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan investasi agar mampu bersaing dengan provinsi lain.
Penetapan kawasan industri seluas sekitar 22 ribu hektare menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin menekankan pentingnya hilirisasi. Strategi ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas lapangan kerja, memperkuat industri pengolahan, serta meningkatkan daya saing ekspor.
Apabila kawasan industri mampu terintegrasi dengan sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor lainnya, maka efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah akan semakin besar.
Karena itu, sinergi antardaerah seperti yang dibangun bersama Kabupaten Malang memiliki nilai strategis sebagai ruang berbagi praktik terbaik (best practices) dalam mengembangkan kawasan industri yang produktif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan ekonomi modern tidak lagi bertumpu pada kompetisi antardaerah semata, melainkan pada kemampuan membangun jejaring kolaborasi yang saling menguatkan demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
