PERMAHI Lampung Laporkan Sumatra Surf Resort ke Bupati Pesisir Barat atas Pelanggaran Hak Konsumen  

Pesisir Barat – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung mengecam tindakan Sumatra Surf Resort di Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, yang diduga melakukan pelanggaran hak konsumen terhadap Ketua PERMAHI Lampung, Tri Rahmadona, dan rekan-rekannya, (6/7/2025).

PERMAHI mendesak Bupati Pesisir Barat dan Dinas Pariwisata setempat untuk menutup sementara resort tersebut hingga ada klarifikasi dan penyelesaian hukum.

“Menurut keterangan Tri Rahmadona, pada Minggu (6/7/2025), ia bersama rekan-rekannya melakukan reservasi dan pembayaran langsung via transfer di Sumatra Surf Resort pukul 13.50 WIB. Setelah pembayaran dikonfirmasi, mereka menempati kamar yang telah dipesan.

Namun, tak lama setelah beristirahat, pihak resepsionis tiba-tiba meminta mereka keluar dengan alasan kamar tersebut akan ditempati oleh turis lain,” terang Rahmadona yang kerap disapa itu.

Lanjut, padahal menurutnya “reservasi turis tersebut seharusnya baru berlaku pada 7 Juli, bukan 6 Juli. Meski telah protes, pihak resort tetap memaksa mereka pindah atau meninggalkan tempat. Akibatnya, mereka terpaksa pergi saat hujan turun sekitar pukul 16.24 WIB.

Ketua PERMAHI, menegaskan bahwa tindakan Sumatra Surf Resort melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas kenyamanan dan keamanan.

“Kami sudah membayar, tetapi justru diusir tanpa alasan yang jelas. Ini bentuk diskriminasi dan pelanggaran hukum,” tambahnya Rahmadona.

Sementara itu, PERMAHI Lampung mendesak:

1. Bupati Pesisir Barat dan Dinas Pariwisata untuk menindak tegas Sumatra Surf Resort, termasuk kemungkinan penutupan sementara.

2. Pemilik resort meminta maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi.

3. Proses hukum akan ditempuh jika tidak ada tindakan dalam beberapa hari ke depan.

“Jika tidak ada itikad baik dari pihak resort, kami akan eskalasi ke ranah hukum,” tegas Tri.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Sumatra Surf Resort belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, Dinas Pariwisata Pesisir Barat menyatakan akan memverifikasi laporan ini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.