Lampung – Momentum bulan suci Ramadan seharusnya menjadi ruang refleksi moral bagi institusi penegak hukum untuk meneguhkan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Namun hingga kini, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung menilai masih terdapat persoalan serius yang belum terselesaikan, yakni mandeknya penanganan kasus kaburnya empat tahanan narkotika dari Polda Lampung.
Keempat tahanan tersebut diketahui terafiliasi dengan jaringan peredaran sabu-sabu dalam jumlah ratusan kilogram. Hingga saat ini, perkembangan pengejaran para buronan dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
PERMAHI Lampung menegaskan bahwa ketidakjelasan perkembangan kasus ini bukan sekadar kelalaian administratif. Lebih dari itu, kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi lemahnya akuntabilitas institusional dalam pengamanan tahanan dan penanganan kejahatan narkotika berskala besar.
Menurut PERMAHI Lampung, kasus kaburnya tahanan narkoba bukan hanya persoalan internal kepolisian, tetapi juga menyangkut rasa aman masyarakat Lampung. Apalagi, jaringan narkotika yang terlibat disebut memiliki skala distribusi besar yang berpotensi merusak generasi muda.
PERMAHI Lampung memberikan atensi langsung kepada Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas kinerja dan akuntabilitas institusi di wilayah hukum Polda Lampung.
- Mengumumkan secara terbuka perkembangan riil pengejaran empat buronan narkotika, termasuk langkah operasional yang telah dan akan dilakukan.
- Menjamin penanganan kasus secara serius, profesional, dan terukur mengingat skala jaringan narkotika yang terlibat berdampak langsung pada keamanan masyarakat.
PERMAHI Lampung menilai pembiaran berlarutnya kasus pelarian tahanan narkotika dalam skala besar tanpa kejelasan penindakan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Situasi ini juga dinilai berpotensi melemahkan pesan negara dalam upaya pemberantasan narkoba.
Sebagai organisasi mahasiswa hukum, PERMAHI Lampung menegaskan bahwa kontrol masyarakat sipil terhadap penegakan hukum merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Transparansi dan akuntabilitas, menurut mereka, adalah fondasi utama dalam menjaga wibawa institusi penegak hukum.
PERMAHI Lampung menyatakan akan terus mengawal dan menagih pertanggungjawaban atas penanganan kasus kaburnya tahanan narkoba tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum dan administratif.
Menurut PERMAHI Lampung, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ramadan, mereka menegaskan, menjadi momentum yang tepat untuk membuktikan komitmen institusi dalam memperkuat integritas dan kepercayaan publik.
