Lampung – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia PERMAHI Lampung menduga ada keterlibatan badan pengawas yang mana hal ini bisa terjadi dan berlangsung secara masif. Menyoroti beberapa bagian dari aparat yang terlibat dalam pengawasan, pemerikasaan, dan penindak atas penyelewengan anggaran desa, ucapnya Tri Rahmadona.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa, membicarakan dan menyetujui rancangan peraturan desa, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan itu BPD sebagai badan pengawas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai hal terkait desa, termasuk tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pengawasan atas pembangunan desa, serta pengawasan keuangan desa, dengan itu inspektorat sebagai badan pengawas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana desa melalui program “Jaga Desa/Jaksa Garda Desa”. Kejaksaan berperan penting dalam menjaga penegakan hukum dan mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. dengan itu kejaksaan bisa menindak atas dugaan, temuan, dan laporan.
Contoh beberapa temuan di Lampung
1. Kepala Kampung Pakuan Baru inisial ED di Kab. Way Kanan di tetapkan tersangka atas perkara tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 milliar
2. Mantan Kepala Kampung Gedung Ratu Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah ditetapkan tersangka terkait tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan dana desa Tahun anggaran 2017-2019
3. Kepala kampung Argomulyodikecamatan banjit, Kab. Way kanan dimana kepala kampung tidak membayar tunjangan aparat kampung dan menjual beras sejahtera (beras raskin).
4. Mantan kepala desa pekon tanjung kemala,Kec.Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung berinisial Yu, pada Senin 19 Mei 2025, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.
PERMAHI Lampung, juga mempertanyakan kemana lembaga pengawas desa dari inspektorat, BPK RI, dan kejaksaan negeri mengapa tidak ada pencegahan sebelum terjadinya penyelewengan tersebut, kami menduga ada keterlibatan kejaksaan negeri setempat yg ikut serta dalam penyelewengan dana desa tersebut sehingga pengawasan terhadap desa-desa tidak ditemukan lebih awal, bagaimana LPJ/laporan dana desa tersebut yg di manipulasi dan di lewatkan oleh lembaga pengawas desa mengenai add.
Maka kami menduga adanya penyelewengan anggaran oleh kepala kampung itu kerja sama dengan badan pengawas yang ada di provinsi lampung dengan adanya beberapa pakta dan kasus yang sudah marak terjadi di Lampung. Provinsi Lampung terlibat kasus penyelwengan dana desa yang kian marak dan tidak di tindak tegas dengan undang undang yang berlaku saat ini, ungkapnya (tri).
PERMAHI mengecam keras terhadap kejaksaan yang berperan penting dalam mengawasi dan manindak atas dana desa agar adanya kejelasan hukum dan masyarakat yang sejahtera,” tutupnya Tri Rahmadona.
