Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada Selasa, 10 Maret 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola keuangan serta pengelolaan aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Pringsewu akan memberikan berbagai bentuk dukungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dukungan tersebut meliputi pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta langkah-langkah preventif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Pemerintah daerah menyadari bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab yang besar. Karena itu, diperlukan kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Kehadiran Kejaksaan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meminimalisir potensi permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam pengelolaan anggaran maupun aset daerah.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap nota kesepahaman ini dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
