AKARPOST.COM – Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, Adi Chandra Gutama, menyoroti keras belum berfungsinya fasilitas WC di sejumlah sekolah dasar yang dibangun pada Tahun Anggaran (TA) 2025, padahal kini telah memasuki tahun 2026. Menurutnya, kondisi ini merupakan indikasi kuat adanya kelemahan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Dalam pernyataannya, Adi Chandra Gutama yang akrab disapa Bung Chan, menyebut hal ini patut diduga sebagai praktik penghabisan anggaran (dump spending) di akhir tahun, sehingga pekerjaan dilakukan asal jadi tanpa memedulikan fungsi dan kualitas hasil akhir.
“Kalau anggarannya tahun 2025 tapi sampai Januari 2026 WC belum bisa digunakan, ini kuat dugaan proyek dikerjakan asal jadi hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun. Ini bentuk pemborosan dan pengabaian terhadap kebutuhan riil dunia pendidikan,” tegas Bung Chan, Kamis 15 Januari 2026
Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus berorientasi pada manfaat langsung bagi siswa dan sekolah, bukan sekadar menuntaskan target penyerapan anggaran secara administratif semata. “Yang dibutuhkan itu fasilitas yang bisa langsung dipakai. Kalau WC dibangun tapi air tidak mengalir dan belum diserahterimakan secara resmi, itu berarti tujuan pembangunan untuk meningkatkan layanan pendidikan tidak tercapai sama sekali,” ujarnya.
Bung Chan mendesak agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dan diusut secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. “Ini tidak boleh dianggap masalah sepele atau sekadar urusan administrasi belaka. Harus diusut tuntas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga proses pengawasannya. Harus ada evaluasi menyeluruh,” paparnya.
Lebih lanjut, GPN Lampung mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait, seperti Inspektorat dan BPKP, untuk turun tangan mengevaluasi seluruh paket pekerjaan sejenis yang dibiayai APBD TA 2025, khususnya di sektor pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Sebelumnya, seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu mengakui bahwa berita acara serah terima (BAST) pembangunan WC sekolah tersebut memang belum diberikan kepada pihak sekolah. Meski dinas mengklaim bangunan secara fisik sudah selesai dan dapat digunakan, kenyataan di lapangan berbicara lain.
Sejumlah kepala sekolah menyatakan bahwa fasilitas WC yang dimaksud belum dapat dimanfaatkan karena persoalan teknis mendasar, seperti air yang belum mengalir.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan menyatakan akan segera menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan guna memverifikasi kondisi sebenarnya. Mereka juga berjanji akan mempercepat proses penandatanganan berita acara serah terima setelah masalah teknis terselesaikan.
Sorotan GPN Lampung ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran publik, khususnya yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti pendidikan.
Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menunggu langkah konkrit dan klarifikasi mendalam dari pihak berwenang atas temuan ini, serta tindakan perbaikan yang segera agar fasilitas yang telah dibangun dengan uang rakyat dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswa di Pringsewu. (red)
