LAMPUNG SELATAN – Sikap bungkam Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Kabupaten Lampung Selatan, Devi Arminanto, SKM., MM., atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung Tahun 2025 menuai kritik tajam dari publik. Hingga awal Februari 2026, belum ada kepastian penyelesaian akhir temuan senilai miliaran rupiah melalui penyetoran ke Bank Daerah sesuai amanat hukum.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp (0821-xxxx-2277) pada Rabu (4/2/2026) untuk menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang membeberkan sederet ketidakberesan, Devi Arminanto memilih tidak memberikan respons sama sekali. Sikap ini dinilai mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Sangat disayangkan sikap seorang pejabat strategis, seolah-olah sudah kebal hukum. Temuan BPK bukan hal sepele, menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, yang akrab disapa Bung Chan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LHP BPK Tahun 2025 mengungkap setidaknya enam temuan bermasalah dengan nilai total mencapai lebih dari Rp 32 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan:
1. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Akuntabel (Rp 5,5 Miliar): Terjadi pada 2024 dan berlanjut di 2025. BPK menyoroti lemahnya pengawasan internal dan ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Menyimpang (Rp 26,15 Miliar): Berasal dari uji petik di lima puskesmas (Way Urang, Sidomulyo, Natar, Merbau Mataram, dan Karang Anyar). Penyimpangan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
3. Pembayaran Transportasi Fiktif (Rp 127,4 Juta): Pegawai di lima puskesmas tercatat terima uang transportasi via Surat Perintah Tugas (SPT) tanpa melakukan perjalanan dinas. Kelebihan bayar telah disetor ke RKUD Pemkab pada Mei 2025.
4. Kekurangan Penyaluran Transportasi (Rp 175,7 Juta): Di dua puskesmas (Way Urang dan Sidomulyo), petugas justru terima lebih rendah dari haknya. Kekurangan baru dilunasi pada Mei 2025.
5. Honorarium Tidak Sah di BLUD Puskesmas (Rp 241,2 Juta): Pembayaran honorarium kepada pengelola keuangan 27 BLUD Puskesmas tidak didukung dasar hukum jelas. Kelebihan bayar telah dikembalikan pada Mei 2025.
6. Rekanan Tidak Memiliki Izin Usaha: CV SK, penyedia jasa pendampingan laporan keuangan, tidak memiliki izin KBLI 69201 yang wajib untuk bidang akuntansi dan pemeriksaan, padahal telah dipercaya sebagai mitra kerja.
Meski sebagian temuan seperti pembayaran fiktif dan kekurangan penyalaran telah diselesaikan dengan penyetoran ke kas daerah (RKUD), langkah krusial berikutnya penyetoran seluruh kerugian negara ke Bank Daerah sesuai mekanisme yang berlaku diduga masih terbengkalai. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum final atas kerugian negara.
GPN Lampung, mengingatkan aspek hukum yang tegas, “Pengembalian kerugian negara diatur dalam UU Tipikor. Pasal 4 menegaskan, pengembalian uang tidak menghapus pidana pelaku. Itu hanya menjadi faktor peringan hukuman di pengadilan.”
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi Kabar Lampung belum menerima klarifikasi dari Kadis Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminanto, ataupun jajarannya. Sikap “bungkam” ini semakin menguatkan tanda tanya atas komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak.
Publik, khususnya warga Lampung Selatan, kini menunggu tindak lanjut konkret dan pertanggungjawaban hukum yang jelas atas temuan senilai lebih dari Rp 32 miliar ini, yang menyentuh langsung pada dana pelayanan kesehatan masyarakat.
