AKARPOST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/12/2025).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, SE, MM, serta dihadiri Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, MM, unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung.
Agenda Rapat Paripurna meliputi Pembicaraan Tingkat II penyampaian laporan Panitia Khusus/Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung terhadap pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung, yang disampaikan oleh Chondro Wati, SE, M.Si, dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rangkaian agenda tersebut, pembacaan konsep keputusan DPRD disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM, serta dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Lampung.
Selanjutnya, Rapat Paripurna juga membahas Pembicaraan Tingkat II terhadap Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun serta Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, yang masing-masing disertai laporan Panitia Khusus, permintaan persetujuan Anggota DPRD Provinsi Lampung, pembacaan konsep keputusan DPRD, dan sambutan Gubernur Lampung.
Pada kesempatan yang sama, DPRD Provinsi Lampung menyampaikan rekomendasi laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan tata niaga singkong di Provinsi Lampung, yang ditindaklanjuti dengan penetapan konsep keputusan DPRD.
Selain itu, Rapat Paripurna juga menetapkan penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, MM, mewakili Gubernur Lampung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dan peraturan daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap perencanaan dan pengambilan kebijakan guna mendukung pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Rapat Paripurna berlangsung tertib dan lancar sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Lampung serta ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang. (red)
