LAMPUNG SELATAN – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan peninjauan ke Exit Tol Lematang di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Kamis (29/1/2026).
Peninjauan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik untuk melihat sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Provinsi Lampung,
Kunjungan kerja tersebut diawali dengan penyambutan rombongan Komisi V DPR RI di Bandara Raden Inten II, Kabupaten Lampung Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan yang berlangsung di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Lampung.
“Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, penguatan sektor infrastruktur dan transportasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur ekonomi Provinsi Lampung masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Lampung merupakan salah satu sentra pangan nasional, dengan kontribusi sekitar 70 persen produksi singkong nasional, serta menjadi produsen utama kopi dan sejumlah komoditas pertanian lainnya.
Disisi lain, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya konektivitas infrastruktur, mengingat Provinsi Lampung menjadi jalur utama distribusi komoditas pangan dan energi dari Sumatera bagian selatan. Beban lalu lintas angkutan barang, termasuk batu bara, dinilai berdampak pada kerusakan jalan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“tingginya volume angkutan barang, terutama komoditas pertanian dan energi dari Sumatera bagian selatan, berdampak pada kondisi jalan di Lampung. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi strategis, pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, serta penguatan konektivitas melalui jalan tol yang terhubung langsung dengan pelabuhan, optimalisasi jalur kereta api untuk angkutan barang, serta pengembangan pelabuhan sebagai simpul logistik utama.
“Penguatan infrastruktur dan transportasi menjadi kunci dalam mendukung hilirisasi komoditas dan meningkatkan daya saing daerah. Tanpa konektivitas yang baik, potensi ekonomi Lampung tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Gubernur Mirza.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya Komisi V, dalam mendukung sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi.
“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menyerap aspirasi pemerintah daerah, serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan,” ujar Hamka.
Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terintegrasi di Provinsi Lampung.
